Kompas.com - 01/10/2013, 16:27 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikap Indonesia atas aksi kekerasan yang berkecamuk di Kairo, Mesir, sejak Rabu (14/8/2013). Pernyataan disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2013). KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikap Indonesia atas aksi kekerasan yang berkecamuk di Kairo, Mesir, sejak Rabu (14/8/2013). Pernyataan disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal turun tangan menghadapi politisasi dari situasi perekonomian Indonesia saat ini. Hanya, untuk saat ini, Presiden berpandangan politisasi itu belum perlu ditanggapi secara serius.

"Nanti kalau politiknya sudah begitu melebihi kewajaran, saya akan masuk. Saya akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia duduk perkara dan situasi yang sesungguhnya," kata Presiden saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Tanpa menyebut siapa pihak yang dimaksud, Presiden menilai ada politisasi dari situasi perekonomian Indonesia untuk kepentingan Pemilu 2014. Semua yang ada, kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, dibawa ke ranah politik.

Padahal, menurut Presiden, tidak semuanya politisasi itu benar. Presiden memberi contoh masalah pangan. Tidak semua komoditas pangan diimpor. Tanpa merinci, Presiden menyebut ada komoditas yang surplus. Ada pula yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Memang ada yang kurang. Dari dulu juga kurang. Atau sebetulnya karena pergerakan harga di tingkat dunia, maka kelihatannya jadi lebih mahal. Semuanya bisa dijelaskan," kata Presiden.

Meski demikian, Presiden menginstruksikan kepada jajaran pemerintah untuk tidak terlalu menanggapi isu politik. Semua diminta fokus mengatasi masalah, menjaga perekonomian, dan melanjutkan pembangunan.

"Yang penting apa yang sedang kita lakukan dengan kebijakan, mari kita jaga, kita lanjutkan agar hasilnya bisa baik," tutur Presiden.

Seperti diberitakan, baru-baru ini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah terkait impor berbagai komoditas pangan. Apakah Presiden menanggapi pernyataan Megawati?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.