Kompas.com - 01/10/2013, 14:09 WIB
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX asal Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz menilai, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadikan kasus TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati, Wilfrida Soik, sebagai panggung politik. Menurutnya, langkah yang dilakukan Prabowo dengan langsung mengikuti persidangan di Malaysia merupakan bagian dari strategi terkait pencalonannya sebagai presiden.

"Prabowo turun, BNP2TKI turun orang, DPR turun. Barang ini (kasus Wilfrida) seksi, semua ingin dapat panggung, maklum sudah menjelang 2014," sindir Aziz, di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

Wilfrida Soik
Dengan berseloroh, ia mengatakan, jika menjadi capres, ia pun akan datang ke Malaysia untuk mengawal kasus Wilfrida. Mengapa capres yang akan diusung Hanura, Wiranto, tak mengambil langkah serupa? Ia mengatakan, Wiranto berbeda dengan Prabowo.

"Pak Wiranto itu orangnya enggak begitu berpihak pada penempatan TKI. Kalau bisa, Pak Wiranto ingin bangsa ini jangan lagi melakukan penempatan TKI," kata Djamal.

Lebih lanjut, Djamal mengakui Prabowo memang memiliki jaringan di Malaysia. Namun, ia menampik penundaan vonis terhadap Wilfrida karena bantuan dari Prabowo.

"Sama sekali bukan karena Prabowo. Siapa itu Prabowo?" ujarnya.

Kasus Wilfrida

Wilfrida Soik, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Namun, menurut Migrant Care, perhimpunan buruh migran yang menaruh perhatian terhadap kasus Wilfrida, wanita asal NTT tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan karena membela diri.

Menurut data yang dihimpun lembaga itu, Wilfrida kerap dimarahi dan dipukuli oleh majikannya, Yeap Seok Pen (60). Tidak tahan dengan perlakuan majikannya tersebut, pada 7 Desember 2010, Wilfrida melakukan pembelaan diri. Dia melawan dan mendorong majikannya hingga terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Wilfrida terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan dan melanggar Pasal 302 Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia. Hukuman tersebut akan diterimanya pada 30 September 2013.

Sebelumnya, Wilfrida telah menjalani beberapa kali persidangan di Mahkamah Tinggi Kota Bahru. KBRI juga telah menunjuk pengacara dari kantor Raftfizi & Rao untuk membela Wilfrida. Mahkamah Kota Bharu, Klantan, Malaysia, akhirnya memberikan putusan sela terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Atambua, Wilfrida Soik, Senin (30/9/2013).

Hakim mahkamah memutuskan untuk menangguhkan hukuman mati terhadap Wilfrida dan meninjau kembali sejumlah bukti yang bisa meringankan Wilfrida. Pada persidangan itu, Prabowo memberikan bantuan kuasa hukum bagi Wilfrida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X