Kompas.com - 01/10/2013, 11:03 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman H Hadad terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Selasa (1/10/2013). Muliaman yang pernah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Muliaman tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang. Kepada wartawan, Muliaman irit berkomentar.

"Saya dipanggil menjadi saksi untuk Budi Mulya. Kami enggak tahu apa saja, nanti saja," ujar Muliaman seraya berjalan memasuki Gedung KPK.

Saat ditanya mengenai perubahan peraturan BI terkait pengucuran FPJP, Muliaman menjawab "Nanti saja".

Jawaban yang sama disampaikannya ketika dikonfirmasi soal aliran dana bailout Century Rp 6,7 triliun yang menurut mantan Direktur Century Robert Tantular, telah diselewengkan. "Belum, belum, sudah ya," ucap Muliaman.

KPK memeriksa Muliaman karena dia dianggap tahu seputar pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada 14 Februari 2013, KPK juga memeriksa Muliaman sebagai saksi dalam kasus ini. Seusai diperiksa ketika itu, Muliaman mengaku diajukan banyak pertanyaan oleh penyidik yang salah satunya terkait dengan perubahan peraturan BI.

Menurut Muliaman, ada banyak pertimbangan yang melatari perubahan PBI terkait kucuran FPJP. Namun dia membantah ada perintah atasan untuk mengubah PBI tersebut. Adapun perubahan PBI soal pengucuran FPJP merupakan salah satu hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Bank Century. Kesimpulan audit itu antara lain menyebutkan ada ketidaktegasan BI terhadap bank milik Robert Tantular tersebut, karena diduga ada perubahan PBI agar Bank Century bisa mendapat FPJP.

Peraturan yang berubah terkait FPJP adalah PBI No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP. Semula BI mensyaratkan FPJP bisa dikucurkan pada bank yang kesulitan likuiditas selama rasio kecukupan modal (CAR) minimal delapan persen. Namun perubahan PBI menjadikan syarat tersebut berubah menjadi 'CAR positif'.

BPK menduga perubahan tersebut adalah rekayasa agar Bank Century mendapat fasilitas pinjaman. Per 30 September 2008, berdasarkan data BI, CAR Bank Century menjadi satu-satunya bank yang memiliki CAR di bawah delapan persen. Setelah perubahan PBI, Bank Century mendapatkan kucuran FPJP senilai Rp 502,07 miliar.

Belakangan, Bank Century kembali mendapatkan pinjaman Rp 187,32 miliar. Dalam kasus Century ini, KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka. KPK juga menyatakan bahwa mantan Deputi Gubernur BI, Siti Fajriah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Diduga, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam pemberian FPJP ke Bank Century pada 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Nasional
Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Nasional
Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Nasional
Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Nasional
Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Nasional
Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Nasional
Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Nasional
Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Nasional
Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Nasional
Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Nasional
Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Nasional
Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.