KPU Klaim Sudah Ada 148 Juta Pemilih di DPT

Kompas.com - 30/09/2013, 18:11 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim, telah mencatatkan 148 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, jumlah ini diperoleh dari pemutakhiran DPT yang terus dilakukan oleh KPU.

"148 juta pemilih yang sudah masuk (Sistem Data Pemilih/Sidalih)," kata ujar Ferry di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2013).

Soal data KPU yang belum sinkron dengan data milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Ferry mengungkapkan, tim teknis Kemendagri akan menyambangi KPU untuk kembali menyandingkan data yang dimiliki dua pihak tersebut, hari ini hingga Rabu (2/10/2013). Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, KPU dan kementerian bisa menemukan penyebab ketidaksinkronan data tersebut dan penyelesaiannya.

"Nanti, Rabu kami dapatkan," tukasnya.

Pekan lalu, KPU menyatakan, sudah 131 juta data pemilih versi KPU cocok dengan data Kemendagri.

"Jadi ada penambahan-penambahan data yang sinkron. Data kami sebelumnya 115 juta pemilih (yang sinkron dengan DP4), bertambah menjadi 131 juta pemilih," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, seusai rapat tertutup dengan Kemendagri, DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (25/9/2013) dini hari, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dengan demikian, papar Husni, yang tidak sinkron menjadi 49 juta data pemilih dari sebelumnya 65 juta pemilih. Dia mengatakan, KPU terus melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota.

Husni mengakui, saat penyandingan data dilakukan pertama kali, secara teknis memang ditemukan beberapa data yang tidak valid. Namun, persoalan tersebut itu belum tentu terletak pada data riil di lapangan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X