Kompas.com - 30/09/2013, 16:10 WIB
Atribut kampanye peserta Pemilihan Gubernur Jawa Timur di taman kota di Surabaya, Rabu (15/8/2013). SURYA/ACHMAD AMRUAtribut kampanye peserta Pemilihan Gubernur Jawa Timur di taman kota di Surabaya, Rabu (15/8/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) menyatakan, sebagian besar Bawaslu daerah, panitia pengawas pemilu (Panwaslu), dan pemerintah daerah belum dapat menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar PKPU 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif. Pasalnya, dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, baru Jawa Timur saja yang sudah menetapkan zonasi kampanye.

"Laporan yang kami terima sampai saat, baru Jawa Timur saja yang sudah menetapkan zonasi kampanye. Jadi mungkin baru provinsi itu saja yang sudah mulai menertibkan peraga kampanye yang melanggar," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Dia menjelaskan, pemerintah provinsi Jawa Timur telah menetapkan zonasi karena adanya inisiasi dari KPU setempat untuk menggelar pertemuan dengan pemda. "Itu pun kami lihat karena ada inisiasi dari KPU setempat atau memang sudah menjadi kebiasaan penyelenggaraan pemilu di sana, bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilu harus ditetapkan zonasi penempatan peraga kampanye," jelas Daniel.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pantauan langsung, beberapa daerah yang dipastikan belum menetapkan zonasi kampanye di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jakarta sepertinya belum. Kalau sudah, kita tidak melihat lagi itu baliho-baliho yang menampilkan wajah calon anggota legislatif (caleg)," tuturnya.

Daniel melempar kesalahan kepada KPU. Menurutnya, masih banyak daerah yang belum menetapkan zonasi kampanye karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang pasti dan mendetail dari KPU. Padahal, tukasnya, pemda dan KPU di daerah sangat membutuhkan petunjuk bagaimana koordinasi antara kedua pihak dilakukan, dan bagaimana zonasi ditetapkan.

"Tidak ada juknis yang jelas bagaimana koordinasi, bagaimana menentukan zonasi. Kan itu butuh dipandu," tegas Daniel.

Untuk mempercepat penertiban pelanggaran kampanye, katanya, Bawaslu akan berkoordinasi langsung dengan KPU. Ia mengatakan, pihaknya akan meminta KPU untuk segera menerbitkan juknis penetapan zonasi kampanye. Mengingat, kata dia, masa sosialisasi PKPU Kampanye telah selesai dan penertiban alat peraga seharusnya sudah dilakukan sejak Sabtu (28/9/2013).

"Kami akan mendorong KPU di daerah dan pemda untuk segera menetapkan zonasi kampanye. Kepada KPU di pusat, segerakan juknis, kemudian pastikan bagaimana aspek-aspek legal dalam kesepakatan KPU daerah dan pemda. Juga sosialisasikan kepada partai politik," pungkas Daniel.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan, pihaknya akan menertibkan alat peraga kampanye baik milih calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) yang melanggar PKPU Pedoman Kampanye Pemilu Legislatif sejak Sabtu (28/9/2013).

“Pada 28 September itu waktunya kami beraksi. Waktunya kami melakukan penindakan terhadap PKPU itu,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai pelantikan anggota KPU lima provinsi, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU.

Dia menegaskan, pada Jumat (27/9/2013) adalah waktunya penegakan hukum atas PKPU tersebut. Pasalnya, caleg dan parpol telah diberi waktu selama satu bulan dalam sosialisasi PKPU. Dia mengatakan, Bawaslu, bawaslu daerah, dan panitia pengawas pemilu telah siap mengeksekusi PKPU itu.

“Kami sudah siap. Sampai ke tanggal itu, alat peraga itu segera kami turunkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama satpol PP (satuan polisi pamong praja),” tegas Muhammad.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.