Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tak Banyak Tahu Jumlah Anggota DPR

Kompas.com - 29/09/2013, 16:13 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mayoritas publik menginginkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Institut Riset Indonesia (Insis).

Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, sebanyak 49,06 persen responden menginginkan anggota Dewan lebih sering turun ke bawah. Harapan lain terhadap anggota Dewan periode selanjutnya, yakni sebanyak 25,79 persen responden menginginkan DPR menegakkan kode etik bagi anggota yang melanggar aturan.

Sebanyak 14,39 persen menginginkan DPR periode mendatang melahirkan undang-undang tentang hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sisanya menginginkan banyak hal, kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu ( 29/9/2013 ).

Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013. Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei Insis juga menunjukkan bahwa publik tidak puas dengan kinerja Dewan periode 2009-2014 . Sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik. Adapun responden yang menilai baik hanya 20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab.

Mochtar menambahkan, ketidakpuasan publik terhadap DPR salah satunya bisa dilihat dari pembentukan undang-undang. Banyak UU yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konsitusi. Selain itu, rendahnya pencapaian legislasi. Dari 70 RUU dalam Prolegnas, hanya diselesaikan 13 UU.

Dalam membahas APBN, banyak anggota Dewan yang masuk perangkap korupsi. Pentingnya mengembalikan citra DPR dengan bekerja sunguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Kuatnya image bahwa DPR hanya menjadi ladang korupsi, pemerasan, dan mengumpulkan kekayaan harus diimbangi dengan kerja keras turun ke masyarakat, kata dia.

Tak hanya disorot miring terkait kinerja. Bahkan, publik pun banyak tak tahu hal-hal sepele mengenai kedewanan. Contohnya, sebanyak 93,3 persen tak tahu berapa jumlah anggota Dewan ( 560 orang). Selain itu, sebanyak 94,4 persen tak tahu jumlah pimpinan DPR (5 orang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com