Publik Tak Banyak Tahu Jumlah Anggota DPR

Kompas.com - 29/09/2013, 16:13 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Suasana rapat paripurna dalam HUT DPR, Kamis (29/8/2013). Lebih dari setengah anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna ini.


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mayoritas publik menginginkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih sering turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Institut Riset Indonesia (Insis).

Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, sebanyak 49,06 persen responden menginginkan anggota Dewan lebih sering turun ke bawah. Harapan lain terhadap anggota Dewan periode selanjutnya, yakni sebanyak 25,79 persen responden menginginkan DPR menegakkan kode etik bagi anggota yang melanggar aturan.

Sebanyak 14,39 persen menginginkan DPR periode mendatang melahirkan undang-undang tentang hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sisanya menginginkan banyak hal, kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu ( 29/9/2013 ).

Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013. Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei Insis juga menunjukkan bahwa publik tidak puas dengan kinerja Dewan periode 2009-2014 . Sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik. Adapun responden yang menilai baik hanya 20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab.

Mochtar menambahkan, ketidakpuasan publik terhadap DPR salah satunya bisa dilihat dari pembentukan undang-undang. Banyak UU yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konsitusi. Selain itu, rendahnya pencapaian legislasi. Dari 70 RUU dalam Prolegnas, hanya diselesaikan 13 UU.

Dalam membahas APBN, banyak anggota Dewan yang masuk perangkap korupsi. Pentingnya mengembalikan citra DPR dengan bekerja sunguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Kuatnya image bahwa DPR hanya menjadi ladang korupsi, pemerasan, dan mengumpulkan kekayaan harus diimbangi dengan kerja keras turun ke masyarakat, kata dia.

Tak hanya disorot miring terkait kinerja. Bahkan, publik pun banyak tak tahu hal-hal sepele mengenai kedewanan. Contohnya, sebanyak 93,3 persen tak tahu berapa jumlah anggota Dewan ( 560 orang). Selain itu, sebanyak 94,4 persen tak tahu jumlah pimpinan DPR (5 orang).



EditorWisnubrata
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X