Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Kalau Bukan Demokrat, Sebaiknya Saya ke Mana?

Kompas.com - 28/09/2013, 18:47 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menegaskan bahwa tak ada yang salah dengan pagelaran Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Demikian pula pilihannya mengikuti konvensi yang diselenggarakan Demokrat. Namun, menurutnya, penyelenggara konvensi yang bisa saja bermasalah.

"Memang banyak yang tanya, kenapa ke Demokrat. Saya balik bertanya, sebaiknya yang mana?  Bukan kah konvensi adalah cara yang benar? Bahkan, ada yang ditentukan oleh donor terbesar. Jadi konvensi itu benar, penyelenggaranya yang bermasalah," ujar Anies seusai acara A State of Indonesian Creative Conference IDEAFEST 2013, Jakarta Convention Center, Sabtu (28/9/2013).

Anies menjelaskan, penyelenggara konvensi yang bermasalah, dalam hal ini Demokrat, merupakan opini di masyarakat. Menurutnya, anggapan itu ada karena sejumlah kader Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

"Selama ini kan ada opini. Opini bahwa Partai Demokrat itu partai di mana banyak pegiat-pegiatnya yang terlibat kasus korupsi sehingga mendapat sorotan luas. Tapi konvensinya sendiri mekanisme yang benar bukan?" terangnya.

Anies tak menampik banyak kritikan setelah dirinya menjadi peserta Konvensi Demokrat. Ia mengatakan, awalnya diundang untuk menjadi peserta konvensi dan merasa terpanggil karena negara dan siap bertanggung jawab.

Konvensi Demokrat diikuti 11 peserta, yaitu:
1) Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2) Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
3) Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
4) Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
5) Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
6) Anies Baswedan;
7) Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara):
8) Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
9) Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
10 Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
11)Dahlan Iskan (Menteri BUMN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com