Kompas.com - 28/09/2013, 16:35 WIB
Kemacetan panjang di jalan Pangeran Antasari dari arah Blok M menuju Cipete, Jakarta Selatan, yang tengah dibangun jalan layang non tol, Jumat (4/1/2013 KOMPAS / PRIYOMBODOKemacetan panjang di jalan Pangeran Antasari dari arah Blok M menuju Cipete, Jakarta Selatan, yang tengah dibangun jalan layang non tol, Jumat (4/1/2013
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Analis kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, mengungkapkan, kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) bermuatan politik menjelang Pemilihan Umum 2014. Menurut Dinna, kebijakan ini menguntungkan partai yang kini berkuasa untuk memperbaiki citranya dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

Dinna mengatakan, mendorong konsumsi masyarakat melalui program LCGC merupakan cara termudah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Cara paling gampang adalah dengan mendorong konsumsi, orang didesak belanja, naik dong pertumbuhan ekonomi. Namun masalahnya, setelah pemilu, siapa yang akan menyelesaikan dampak dari kebijakan ini?” kata Dinna dalam diskusi bertajuk "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Dia juga menilai kalau kebijakan LCGC ini sarat akan kebohongan. Harga mobil yang ditawarkan tidak bisa dikatakan murah, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, mobil ini masih menggunakan bahan bakar bensin sehingga konsep ramah lingkungannya patut dipertanyakan.

Low cost-nya bohong, green car-nya bohon karena teknologinya tidak ada yang hibrid, tidak ramah lingkungan, modifikasi, semua tetap pakai bahan bakar. Harganya pun enggak murah karena ongkosnya bukan sekadar yang Rp 70 juta yang tertera di lapangan, enggak sanggup dibeli masyarakat bawah, ongkos sosialnya juga terlalu tinggi,” ujarnya.

Menurut Dinna, kebijakan ini pun menguntungkan koorporasi yang selama ini menguasai industri otomotif di Indonesia. Dengan kebijakan LCGC, pelaku industri otomotif Indonesia dapat mempersiapkan diri memasuki ASEAN Free Trade Arena pada 2018 yang mendesak impor kendaraan bermotor tanpa pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Hetifah menilai, program LCGC ini merupakan ujian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Menurut kita punya konstitusi, pemerintah harusnya menyediakan angkutan publik yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Hetifah juga mengaku tidak setuju jika pemerintah mendorong masyarakat agar membeli mobil sebanyak-banyaknya melalui program LCGC ini. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sedianya pemerintah lebih memikirkan bagaimana kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan mobilitasnya.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.