Mobil Murah Sarat Kepentingan Politik Jelang Pemilu

Kompas.com - 28/09/2013, 16:35 WIB
Kemacetan panjang di jalan Pangeran Antasari dari arah Blok M menuju Cipete, Jakarta Selatan, yang tengah dibangun jalan layang non tol, Jumat (4/1/2013 KOMPAS / PRIYOMBODOKemacetan panjang di jalan Pangeran Antasari dari arah Blok M menuju Cipete, Jakarta Selatan, yang tengah dibangun jalan layang non tol, Jumat (4/1/2013
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Analis kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, mengungkapkan, kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) bermuatan politik menjelang Pemilihan Umum 2014. Menurut Dinna, kebijakan ini menguntungkan partai yang kini berkuasa untuk memperbaiki citranya dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

Dinna mengatakan, mendorong konsumsi masyarakat melalui program LCGC merupakan cara termudah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Cara paling gampang adalah dengan mendorong konsumsi, orang didesak belanja, naik dong pertumbuhan ekonomi. Namun masalahnya, setelah pemilu, siapa yang akan menyelesaikan dampak dari kebijakan ini?” kata Dinna dalam diskusi bertajuk "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Dia juga menilai kalau kebijakan LCGC ini sarat akan kebohongan. Harga mobil yang ditawarkan tidak bisa dikatakan murah, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, mobil ini masih menggunakan bahan bakar bensin sehingga konsep ramah lingkungannya patut dipertanyakan.

Low cost-nya bohong, green car-nya bohon karena teknologinya tidak ada yang hibrid, tidak ramah lingkungan, modifikasi, semua tetap pakai bahan bakar. Harganya pun enggak murah karena ongkosnya bukan sekadar yang Rp 70 juta yang tertera di lapangan, enggak sanggup dibeli masyarakat bawah, ongkos sosialnya juga terlalu tinggi,” ujarnya.

Menurut Dinna, kebijakan ini pun menguntungkan koorporasi yang selama ini menguasai industri otomotif di Indonesia. Dengan kebijakan LCGC, pelaku industri otomotif Indonesia dapat mempersiapkan diri memasuki ASEAN Free Trade Arena pada 2018 yang mendesak impor kendaraan bermotor tanpa pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Hetifah menilai, program LCGC ini merupakan ujian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi.

“Menurut kita punya konstitusi, pemerintah harusnya menyediakan angkutan publik yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Hetifah juga mengaku tidak setuju jika pemerintah mendorong masyarakat agar membeli mobil sebanyak-banyaknya melalui program LCGC ini. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sedianya pemerintah lebih memikirkan bagaimana kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X