Kompas.com - 27/09/2013, 14:16 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Pergantian pemimpin hanya dapat dilakukan atas dasar penilaian kinerja, bukan karena hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Tidak boleh pemerintah kalah oleh urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo ketika dihubungi, Jumat (27/9/2013).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo


Arif mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Arif mengatakan, pemerintah pusat, termasuk Mendagri, tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian polemik kepemimpinan Lurah Susan lantaran menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, Pemprov harus segera menyelesaikan polemik itu.

Arif berpendapat, Lurah Lenteng Agung tidak perlu diganti hanya karena perempuan atau agamanya. Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, tugas lurah hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Kerja lurah juga untuk kepentingan warga.

"Gubernur harus menjelaskan, berkomunikasi dengan warga untuk mendudukkan perkara. Lurah Susan juga mesti ambil inisiatif mengajak warga duduk bersama. Biar masalah itu diselesaikan pemda, tidak perlu pusat turut campur," pungkas Arif.

Seperti diberitakan, Jokowi bakal mengajak makan siang warga yang menolak Lurah Lenteng Agung. Jokowi bakal memberikan pengertian kepada warga tentang pemilihan Susan sebagai lurah.

Evaluasi terhadap lurah maupun camat dilakukan dengan dasar Index Government Survei (IGS) setiap enam bulan. Jika IGS yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan hasil baik, maka tidak ada alasan bagi Gubernur untuk merotasi lurah atau camat. Jika sebaliknya, Jokowi bakal merotasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Nasional
Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Nasional
Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

Nasional
Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Ditahan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.