DPR: Didesak Pindahkan Lurah Susan, Jokowi-Basuki Tak Boleh Kalah

Kompas.com - 27/09/2013, 14:16 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Pergantian pemimpin hanya dapat dilakukan atas dasar penilaian kinerja, bukan karena hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Tidak boleh pemerintah kalah oleh urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo ketika dihubungi, Jumat (27/9/2013).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo


Arif mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Arif mengatakan, pemerintah pusat, termasuk Mendagri, tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian polemik kepemimpinan Lurah Susan lantaran menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, Pemprov harus segera menyelesaikan polemik itu.

Arif berpendapat, Lurah Lenteng Agung tidak perlu diganti hanya karena perempuan atau agamanya. Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, tugas lurah hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Kerja lurah juga untuk kepentingan warga.

"Gubernur harus menjelaskan, berkomunikasi dengan warga untuk mendudukkan perkara. Lurah Susan juga mesti ambil inisiatif mengajak warga duduk bersama. Biar masalah itu diselesaikan pemda, tidak perlu pusat turut campur," pungkas Arif.

Seperti diberitakan, Jokowi bakal mengajak makan siang warga yang menolak Lurah Lenteng Agung. Jokowi bakal memberikan pengertian kepada warga tentang pemilihan Susan sebagai lurah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Evaluasi terhadap lurah maupun camat dilakukan dengan dasar Index Government Survei (IGS) setiap enam bulan. Jika IGS yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan hasil baik, maka tidak ada alasan bagi Gubernur untuk merotasi lurah atau camat. Jika sebaliknya, Jokowi bakal merotasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.