Kompas.com - 26/09/2013, 22:09 WIB
Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Hanura Syarifudin Sudding KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III DPR asal Fraksi Hanura Syarifudin Sudding
Penulis Ariane Meida
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif melindungi anggota Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh. Hal ini dipandang perlu agar Imam leluasa mengungkapkan identitas anggota Komisi III DPR RI yang mencoba memberikan suap dalam seleksi calon hakim agung 2012.

"LPSK harus proaktif kepada Imam Anshori supaya dia ungkap siapa namanya karena kita undang ke Komisi III, dia tidak datang. Lalu, ketika diundang ke Badan Kehormatan (BK), dia tidak mau mengungkapkan (identitas penyuap)," kata Sudding pada Kamis (26/9/2013) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sudding juga mengungkapkan, dirinya mendorong agar Imam dapat mengungkapkan agar tidak terjadi fitnah. Terkait ketiadaan alat bukti, hal tersebut dapat dilacak.

"Saya pengacara sejak 1989, mencari alat bukti itu tidak sulit, kok, apalagi untuk pejabat sekelas Imam Anshori. Kalau ketemuan, kan, ada CCTV. Itu bisa ditelusuri, jangan bilang tidak ada bukti. Karena dia bilang (pembicaraan) lewat telepon, kan, bisa dilacak percakapan itu," ujar Sudding.

Sebelumnya diberitakan, BK DPR kecewa Imam tak bersedia membeberkan identitas penyuap anggota KY dalam seleksi calon hakim agung 2012.

"Pertemuan 50 menit mengecewakan kami semua yang hadir. Kita bermaksud membongkar, tapi enggak seperti yang kami harapkan, kami kecewa," kata Ketua BK Trimedya Panjaitan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, tak banyak informasi baru yang disampaikan oleh Imam. Semua informasi dari Imam telah beredar di media massa, kecuali tentang undangan dari anggota Komisi III yang mengajak Imam bertemu di sebuah restoran di Plaza Senayan, Jakarta.

Bahkan, Trimedya mengaku sempat menawarkan Imam untuk membeberkan identitas anggota DPR yang mencoba melakukan suap hanya kepada BK DPR. Namun, Imam menolaknya. Padahal, Trimedya berjanji meminta semua staf dan tenaga ahli BK yang hadir dalam pertemuan untuk meninggalkan ruangan agar kerahasiaan informasi terjaga.

"Imam men-judge kami komoditas politik, dia enggak punya bukti dan takut dituntut balik. Kita jamin hanya tujuh pimpinan BK yang tahu dan bertanggung jawab, tapi Imam tetap menolak," tandasnya.

Terkait hal ini, Komisi III berencana menuntut Imam yang dituduh telah mencemarkan nama baik DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X