Kompas.com - 26/09/2013, 19:49 WIB
Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menuding Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh memiliki kepentingan politik di balik pengakuannya terkait percobaan suap anggota fraksi Partai Demokrat ke KY dalam seleksi calon hakim agung. Pasek mengatakan, ini upaya pengalihan insiden toilet antara politisi PKB dengan calon hakim agung.

"Ternyata Pak Imam ini politisi juga, bisa jadi mengalihkan isu PKB di toilet karena dia (Imam Anshori) itu dari PKB. Maju DPR nggak terpilih, akhirnya maju ke KY dibantu akhirnya jadi," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Isu yang dimaksud Pasek adalah peristiwa bertemunya calon hakim agung Sudrajad Dimyati sempat bertemu dengan Bendahara Umum PKB yang juga Komisi III DPR, Bahrudin Nasori di sela-sela proses seleksi calon hakim agung. Keduanya memang membantah melakukan kesepakatan tertentu.

Menurut Pasek, Imam Anshori yang berlatar belakang PKB itu bisa saja berkepentingan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Komisi III dan Demokrat. Dia pun mempertanyakan motif dari pengakuan Imam.

"Kami berkepentingan untuk meminta Imam membuktikan hal ini. Tapi ternyata dia tidak mau dengan banyak alasan. Kalau cukup bukti, ya sampaikan dong," ungkap Pasek.

Saat ini, lanjutnya, Fraksi Partai Demokrat tengah mempertimbangkan upaya hukum untuk menggugat Imam Anshori. Pasek juga menyindir absennya Imam Anshori saat dipanggil Komisi III pada Senin (23/9/2013).

Melalui pernyataan tertulisnya, Imam menyatakan tak bisa hadir karena harus menghadiri pelantikan Bupati Jombang. "Ini nih kerjaan KY sekarang, menghadiri pelantikan bupati di saat dia harus membuktikan tuduhannya itu," sindir Pasek.

Percobaan Suap

Sebelumnya, Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon. Belakangan diketahui bahwa oknum DPR itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X