Kompas.com - 26/09/2013, 18:38 WIB
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar Kompas.com/SABRINA ASRILPengamat kepolisian Bambang Widodo Umar
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri diminta turun tangan langsung dalam menangani kasus yang menimpa mantan Inspektur Pengawasan Daerah Polda Lampung, Kombes S. Pasalnya, dalam penangkapan Kombes S beberapa waktu lalu, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba. Padahal, seusai menjalani tes urin, Kombes S dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.

Hal itu dikatakan pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2013). Menurut Bambang, dalam sejumlah kasus penangkapan pengguna narkoba, polisi dapat menemukan barang bukti berupa narkoba yang dikonsumsi pemakai meski barang tersebut disembunyikan sekalipun.

Namun, dalam kasus Kombes S, petugas seolah tidak memiliki keinginan untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut. Entah barang bukti tersebut dicari di tempat kerjanya maupun di kediaman Kombes S.

"Mungkin yang menangkap pada saat itu pangkatnya lebih rendah daripada Kombes S, sehingga tidak berani mencarinya," kata Bambang.

Ia pun memahami adanya ketakutan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh para petugas yang menangkap Kombes S. Pasalnya, di dalam tubuh Polri dikenal adanya sistem hierarki kepemimpinan.

Guna mengatasi hal itu, menurut Bambang, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo seharusnya dapat menerjunkan penyidik yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dari Kombes S. Penyidik tersebut, dapat diterjunkan dari Mabes Polri langsung.

"Nantinya penyidik itu akan bekerja sama dengan pihak Reskrim Polda Lampung untuk penyidikannya," ujarnya.

Selain itu, Bambang mengatakan, Polri tidak dapat hanya menangkap Kombes S saja. Menurutnya, Polri juga harus dapat mengungkap jaringan penyuplai narkoba kepada Kombes S. Jika tidak, ia menilai, Polri gagal melakukan proses reformasi secara menyeluruh di dalam tubuh Polri.

"Ini tantangan juga. Seperti diperintahkan Kapolri beberapa waktu lalu yang akan membenahi diri, tidak hanya terkait pidana korupsi, tetapi juga pada kasus narkotika," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X