Kompas.com - 26/09/2013, 18:07 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai sekarang. Meski baru akan ditetapkan Oktober nanti, Bawaslu menyatakan, penyimpangan data pemilih yang paling mungkin dilakukan di tingkat kecamatan dapat terpantau secepatnya.

“Sebenarnya di kabupaten/kota itu sebaran pemilih yang lebih komplet. Data di Kecamatan-kecamatan seharusnya terlihat. Tanpa ada kecamatan yang clear, potensi manipulasi suara tinggi. Tolonglah data pemilih per kecamatan itu dibuka dengan clear,” tegas Anggota Bawaslu Daniel Zuchron saat ditemui di kantornya, Kamis (26/9/2013).

Dengan membuka data per kecamatan, lanjutnya, akan jelas terlihat pembersihan data yang dilakukan KPU. Menurutnya, angka jumlah pemilih di tingkat nasional tidak konkret.

“Biar konkret berapa yang dibersihkan. Kalau bermain di angka nasional itu sublim, sumir. Data kecamatan itu kan fondasi DPT,” tukasnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, Pengamat Politik dari Sugeng Sariyadi Syndicate, Toto Sugiarto, dan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Noviantika Nasution (kanan ke kiri) dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Diskusi membicarakan mengenai popularitas dan nomor urut calon anggota legislatif.

Ia mengatakan, selama ini KPU hanya membuka rekapitulasi data pemilih secara nasional. Sedangkan, lanjutnya, data pemilih di tingkat kabupaten/kota, apalagi kecamatan tidak pernah dibuka sama sekali baik secara jumlah maupun setiap perubahannya dalam proses pemutakhiran.

“Itu kan angka-angka saja yang dikasih tahu oleh KPU. padahal kan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) sudah sampai di sana (di tingkat kecamatan). Itu yang tidak tampak secara komplet,” lanjut Daniel.

Menurutnya, angka yang merupakan akumulasi dari data pemilih dari tingkat kecamatan tidak mampu membantu pemantauan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penyebaran logistik pemilu. Sedangkan, dua hal itulah yang paling berpotensi menjadi jalan kecurangan pemilu.

“Akumulasi tidak membantu karena dapil yang menjadi lumbung suara,” tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, KPU menyatakan siap menyandingkan data pemilih versinya dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berhadap-hadapan hingga tingkat kecamatan. Hal itu untuk membuktikan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU.

"Kami siap menyandingkan data apple to apple. Kalau perlu per kecamatan disejajarkan data milik KPU dan Kemendagri, lalu dicari yang keliru untuk diperbaiki," ujar Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengungkapkan, melalui penyandingan data, baik dengan sistem informasi maupun secara manual tersebut, pihaknya dapat menyisir catatan ganda yang timbul di setiap sistem informasi kedua belah pihak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

Nasional
Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Nasional
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.