Kompas.com - 26/09/2013, 18:07 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai sekarang. Meski baru akan ditetapkan Oktober nanti, Bawaslu menyatakan, penyimpangan data pemilih yang paling mungkin dilakukan di tingkat kecamatan dapat terpantau secepatnya.

“Sebenarnya di kabupaten/kota itu sebaran pemilih yang lebih komplet. Data di Kecamatan-kecamatan seharusnya terlihat. Tanpa ada kecamatan yang clear, potensi manipulasi suara tinggi. Tolonglah data pemilih per kecamatan itu dibuka dengan clear,” tegas Anggota Bawaslu Daniel Zuchron saat ditemui di kantornya, Kamis (26/9/2013).

Dengan membuka data per kecamatan, lanjutnya, akan jelas terlihat pembersihan data yang dilakukan KPU. Menurutnya, angka jumlah pemilih di tingkat nasional tidak konkret.

“Biar konkret berapa yang dibersihkan. Kalau bermain di angka nasional itu sublim, sumir. Data kecamatan itu kan fondasi DPT,” tukasnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, Pengamat Politik dari Sugeng Sariyadi Syndicate, Toto Sugiarto, dan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Noviantika Nasution (kanan ke kiri) dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Diskusi membicarakan mengenai popularitas dan nomor urut calon anggota legislatif.

Ia mengatakan, selama ini KPU hanya membuka rekapitulasi data pemilih secara nasional. Sedangkan, lanjutnya, data pemilih di tingkat kabupaten/kota, apalagi kecamatan tidak pernah dibuka sama sekali baik secara jumlah maupun setiap perubahannya dalam proses pemutakhiran.

“Itu kan angka-angka saja yang dikasih tahu oleh KPU. padahal kan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) sudah sampai di sana (di tingkat kecamatan). Itu yang tidak tampak secara komplet,” lanjut Daniel.

Menurutnya, angka yang merupakan akumulasi dari data pemilih dari tingkat kecamatan tidak mampu membantu pemantauan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penyebaran logistik pemilu. Sedangkan, dua hal itulah yang paling berpotensi menjadi jalan kecurangan pemilu.

“Akumulasi tidak membantu karena dapil yang menjadi lumbung suara,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan siap menyandingkan data pemilih versinya dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berhadap-hadapan hingga tingkat kecamatan. Hal itu untuk membuktikan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU.

"Kami siap menyandingkan data apple to apple. Kalau perlu per kecamatan disejajarkan data milik KPU dan Kemendagri, lalu dicari yang keliru untuk diperbaiki," ujar Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengungkapkan, melalui penyandingan data, baik dengan sistem informasi maupun secara manual tersebut, pihaknya dapat menyisir catatan ganda yang timbul di setiap sistem informasi kedua belah pihak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.