Bawaslu Minta KPU Buka Data Pemilih Per Kecamatan

Kompas.com - 26/09/2013, 18:07 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA,KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai sekarang. Meski baru akan ditetapkan Oktober nanti, Bawaslu menyatakan, penyimpangan data pemilih yang paling mungkin dilakukan di tingkat kecamatan dapat terpantau secepatnya.

“Sebenarnya di kabupaten/kota itu sebaran pemilih yang lebih komplet. Data di Kecamatan-kecamatan seharusnya terlihat. Tanpa ada kecamatan yang clear, potensi manipulasi suara tinggi. Tolonglah data pemilih per kecamatan itu dibuka dengan clear,” tegas Anggota Bawaslu Daniel Zuchron saat ditemui di kantornya, Kamis (26/9/2013).

Dengan membuka data per kecamatan, lanjutnya, akan jelas terlihat pembersihan data yang dilakukan KPU. Menurutnya, angka jumlah pemilih di tingkat nasional tidak konkret.

“Biar konkret berapa yang dibersihkan. Kalau bermain di angka nasional itu sublim, sumir. Data kecamatan itu kan fondasi DPT,” tukasnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, Pengamat Politik dari Sugeng Sariyadi Syndicate, Toto Sugiarto, dan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Noviantika Nasution (kanan ke kiri) dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Diskusi membicarakan mengenai popularitas dan nomor urut calon anggota legislatif.

Ia mengatakan, selama ini KPU hanya membuka rekapitulasi data pemilih secara nasional. Sedangkan, lanjutnya, data pemilih di tingkat kabupaten/kota, apalagi kecamatan tidak pernah dibuka sama sekali baik secara jumlah maupun setiap perubahannya dalam proses pemutakhiran.

“Itu kan angka-angka saja yang dikasih tahu oleh KPU. padahal kan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) sudah sampai di sana (di tingkat kecamatan). Itu yang tidak tampak secara komplet,” lanjut Daniel.

Menurutnya, angka yang merupakan akumulasi dari data pemilih dari tingkat kecamatan tidak mampu membantu pemantauan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penyebaran logistik pemilu. Sedangkan, dua hal itulah yang paling berpotensi menjadi jalan kecurangan pemilu.

“Akumulasi tidak membantu karena dapil yang menjadi lumbung suara,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan siap menyandingkan data pemilih versinya dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berhadap-hadapan hingga tingkat kecamatan. Hal itu untuk membuktikan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU.

"Kami siap menyandingkan data apple to apple. Kalau perlu per kecamatan disejajarkan data milik KPU dan Kemendagri, lalu dicari yang keliru untuk diperbaiki," ujar Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengungkapkan, melalui penyandingan data, baik dengan sistem informasi maupun secara manual tersebut, pihaknya dapat menyisir catatan ganda yang timbul di setiap sistem informasi kedua belah pihak.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X