Bawaslu Minta KPU Buka Data Pemilih Per Kecamatan

Kompas.com - 26/09/2013, 18:07 WIB

Deytri Robekka Aritonang

Penulis

Lihat Foto

Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. (KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES )

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, Pengamat Politik dari Sugeng Sariyadi Syndicate, Toto Sugiarto, dan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Noviantika Nasution (kanan ke kiri) dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Diskusi membicarakan mengenai popularitas dan nomor urut calon anggota legislatif.

JAKARTA,KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai sekarang. Meski baru akan ditetapkan Oktober nanti, Bawaslu menyatakan, penyimpangan data pemilih yang paling mungkin dilakukan di tingkat kecamatan dapat terpantau secepatnya.

“Sebenarnya di kabupaten/kota itu sebaran pemilih yang lebih komplet. Data di Kecamatan-kecamatan seharusnya terlihat. Tanpa ada kecamatan yang clear, potensi manipulasi suara tinggi. Tolonglah data pemilih per kecamatan itu dibuka dengan clear,” tegas Anggota Bawaslu Daniel Zuchron saat ditemui di kantornya, Kamis (26/9/2013).

Dengan membuka data per kecamatan, lanjutnya, akan jelas terlihat pembersihan data yang dilakukan KPU. Menurutnya, angka jumlah pemilih di tingkat nasional tidak konkret.

“Biar konkret berapa yang dibersihkan. Kalau bermain di angka nasional itu sublim, sumir. Data kecamatan itu kan fondasi DPT,” tukasnya.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, Pengamat Politik dari Sugeng Sariyadi Syndicate, Toto Sugiarto, dan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional, Noviantika Nasution (kanan ke kiri) dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Diskusi membicarakan mengenai popularitas dan nomor urut calon anggota legislatif.

Ia mengatakan, selama ini KPU hanya membuka rekapitulasi data pemilih secara nasional. Sedangkan, lanjutnya, data pemilih di tingkat kabupaten/kota, apalagi kecamatan tidak pernah dibuka sama sekali baik secara jumlah maupun setiap perubahannya dalam proses pemutakhiran.

“Itu kan angka-angka saja yang dikasih tahu oleh KPU. padahal kan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) sudah sampai di sana (di tingkat kecamatan). Itu yang tidak tampak secara komplet,” lanjut Daniel.

Menurutnya, angka yang merupakan akumulasi dari data pemilih dari tingkat kecamatan tidak mampu membantu pemantauan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penyebaran logistik pemilu. Sedangkan, dua hal itulah yang paling berpotensi menjadi jalan kecurangan pemilu.

“Akumulasi tidak membantu karena dapil yang menjadi lumbung suara,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan siap menyandingkan data pemilih versinya dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara berhadap-hadapan hingga tingkat kecamatan. Hal itu untuk membuktikan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU.

"Kami siap menyandingkan data apple to apple. Kalau perlu per kecamatan disejajarkan data milik KPU dan Kemendagri, lalu dicari yang keliru untuk diperbaiki," ujar Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengungkapkan, melalui penyandingan data, baik dengan sistem informasi maupun secara manual tersebut, pihaknya dapat menyisir catatan ganda yang timbul di setiap sistem informasi kedua belah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.