Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Mendagri Bakal Buat Radikalisasi Makin Subur

Kompas.com - 26/09/2013, 18:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkan Susan Jasmine Zulkifli, Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, disesalkan. Hal ini dapat membuat radikalisasi tumbuh subur di Indonesia.

"Mendagri tidak paham fakta bahwa radikalisasi subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakan hukum yang lemah," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis ( 26/9/2013 ).

Eva menyinggung lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi hingga radikalisme. Ia mendesak pemerintah harus konsisten dalam penegakan hukum, termasuk kepada kelompok radikal yang tidak menghormati konstitusi dan hukum.

Eva menilai, sikap Gamawan juga kontraproduktif dengan program deradikalisasi pemerintah. Apalagi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Agama, kata dia, juga gagal dalam program tersebut. Akhirnya, hanya pemborosan keuangan negara.

"Saya berharap Mendagri dan Menteri Agama (Suryadharma Alie) memberi teladan bagaimana bersikap negarawan dan membuktikan hukum adalah panglima, serta negara tidak kalah dari premanisme yang tidak menghormati konstitusi," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Gamawan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com