Kompas.com - 26/09/2013, 10:19 WIB
- --
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com —  Empat direktur TVRI segera dicopot. Namun, rencana pencopotan itu disebutkan tidak terkait dengan penayangan acara deklarasi konvensi Partai Demokrat. Pencopotan itu murni soal penilaian kinerja dewan direksi.

Empat direktur TVRI yang menerima pemberitahuan rencana pemberhentian pada Senin (23/9) adalah Direktur Utama TVRI Farhat Syukri, Direktur
Teknik Erina Herawati CH Tobing, Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin, serta Direktur Pengembangan dan Usaha Erwin Aryanantha.

”Rencana pemberhentian keempat direksi itu tak terkait penayangan acara konvensi Partai Demokrat meski penayangan itu menjadi catatan tersendiri bagi dewan direksi,” kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Elprisdat M Zen, Rabu, di Jakarta.

DIAN MAHARANI Sebelas peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menyampaikan visi dan misinya di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (15/9/2013).

Sebelumnya, TVRI mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan penayangan acara deklarasi konvensi Partai Demokrat pada Minggu (15/9) pukul 22.02-00.25. Selain teguran tertulis, KPI juga meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan kesempatan sama kepada semua parpol peserta pemilu.

”Kami menyayangkan direksi menyiarkan acara konvensi itu tanpa pertimbangan yang cukup. Namun, penyiaran acara konvensi itu tidak masuk catatan penilaian kami karena penilaian kami sudah final,” tuturnya.

Menurut Elprisdat, keempat direktur yang telah diberi tahu itu punya waktu sebulan untuk membuat pembelaan tertulis sampai 23 Oktober mendatang. ”Namun, dua di antaranya, yakni Direktur Pengembangan dan Usaha serta Direktur Program dan Berita, telah membuat surat pengunduran diri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan, teguran KPI hendaknya dijadikan jalan untuk berbenah, bukan untuk saling menyalahkan. Pasalnya, penayangan acara Partai Demokrat itu merupakan kesalahan bersama pihak dewan pengawas dan direksi TVRI.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menambahkan, direksi yang melakukan kesalahan memang sudah seharusnya dievaluasi. Namun, bukan berarti semua direksi dievaluasi hanya karena kesalahan sebagian direksi.

Dia menilai, dewan pengawas sudah semena-mena memutuskan pencopotan empat direksi TVRI. Apalagi pemberhentian disebutkan didasarkan pada keputusan Komisi I. ”Kami akan memanggil dewan pengawas, ingin tahu apa alasan (pemberhentian direksi),” katanya. (K08/NTA)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.