Kompas.com - 25/09/2013, 15:33 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi menjelaskan pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli peralatan intelijen antisadap yang akan digunakan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Hal ini disampaikan Sisriadi untuk mengklarifikasi anggapan yang berkembang bahwa Kemenhan membeli alat sadap yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. "Yang dibeli itu bukan alat sadap, tapi alat intelijen antisadap," ujarnya di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Menurut mantan juru bicara TNI AD tersebut, pengadaan peralatan intelijen itu digunakan agar proses pertukaran informasi antara Bais TNI dan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di seluruh dunia dapat berlangsung dengan aman. Alat tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa pengiriman data atau informasi strategis tidak terganggu atau tersadap pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Sisriadi juga membantah bahwa alat yang dibeli dari pabrikan asal Inggris, Gamma TSE Ltd, itu akan digunakan oleh TNI untuk menyadap rakyat Indonesia. Selain secara teknis peralatan tersebut tidak berfungsi untuk menyadap, panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah menegaskan netralitas TNI dalam pemilu.

"Jadi peralatan tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis," katanya.

Sehari sebelumnya, Selasa (24/9/2013), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mengungkapkan hal senada dalam kesempatan yang berbeda di Markas Rindam Jaya, Jakarta. Ia menyatakan bahwa peralatan intelijen yang dibeli Kemenhan itu akan digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Kita juga mengontrol. Kita juga punya Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara). Lemsaneg akan koordinasi dengan kita," ucapnya.

Purnomo juga menjelaskan bahwa peralatan yang dibeli dengan harga 5,6 juta dollar AS tersebut juga tidak akan digunakan untuk intelijen level bawah, seperti intelijen kriminal atau intelijen ekonomi.

Dengan kata lain, peralatan tersebut akan digunakan bagi intelijen strategis. "Itu terkait dengan intelijen strategis yang sifatnya itu untuk kepentingan keamanan negara, pertahanan negara," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.