PPP Minta BK Buka Lagi Kasus Rumah Tangga Ruhut

Kompas.com - 25/09/2013, 14:12 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Badan Kehormatan untuk kembali membuka laporan yang disampaikan istri pertama politisi Demokrat Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati, pada Juli 2011 lalu. Ruhut dilaporkan karena tidak mengakui anak semata wayangnya. Kasus rumah tangga Ruhut ini pun kembali dipersoalkan oleh sejumlah fraksi di Komisi III DPR saat rapat pleno pelantikan Ruhut yang ditunjuk sebagai ketua komisi.

"Saya tak ingin ada fitnah penghujatan. Apa yang dilontarkan kawan kami, Desmon, harus dikonfirmasikan ke BK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013).

Ruhut seharusnya dilantik menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika pada Selasa (24/9/2013) kemarin. Namun, pelantikan itu akhirnya ditunda karena adanya penolakan dari Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, sempat mengungkit masalah Ruhut yang mengaku hanya "kumpul kebo" dengan istri pertamanya, Anna.

Menurut Yani, kasus itu menjadi hambatan terberat bagi Ruhut.

"Kalau soal pengetahuan itu bisa dikejar, tapi ada masalah-masalah yang perlu diungkap itu (kumpul kebo) karena negara ini berketuhanan. KUHP saja ada pidana pasal kumpul kebo," katanya.

Ia meminta agar BK kembali membuka kasus itu agar tidak menjadi rumor dan fitnah. Fraksi PPP, kata Yani, akan bersikap jika BK sudah memberikan klarifikasinya atas kasus ini.

"Kalau betul apa yang disampaikan Desmond, PPP tidak bisa toleransi," kata Yani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X