Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2013, 14:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Badan Kehormatan untuk kembali membuka laporan yang disampaikan istri pertama politisi Demokrat Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati, pada Juli 2011 lalu. Ruhut dilaporkan karena tidak mengakui anak semata wayangnya. Kasus rumah tangga Ruhut ini pun kembali dipersoalkan oleh sejumlah fraksi di Komisi III DPR saat rapat pleno pelantikan Ruhut yang ditunjuk sebagai ketua komisi.

"Saya tak ingin ada fitnah penghujatan. Apa yang dilontarkan kawan kami, Desmon, harus dikonfirmasikan ke BK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013).

Ruhut seharusnya dilantik menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika pada Selasa (24/9/2013) kemarin. Namun, pelantikan itu akhirnya ditunda karena adanya penolakan dari Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, sempat mengungkit masalah Ruhut yang mengaku hanya "kumpul kebo" dengan istri pertamanya, Anna.

Menurut Yani, kasus itu menjadi hambatan terberat bagi Ruhut.

"Kalau soal pengetahuan itu bisa dikejar, tapi ada masalah-masalah yang perlu diungkap itu (kumpul kebo) karena negara ini berketuhanan. KUHP saja ada pidana pasal kumpul kebo," katanya.

Ia meminta agar BK kembali membuka kasus itu agar tidak menjadi rumor dan fitnah. Fraksi PPP, kata Yani, akan bersikap jika BK sudah memberikan klarifikasinya atas kasus ini.

"Kalau betul apa yang disampaikan Desmond, PPP tidak bisa toleransi," kata Yani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com