Kompas.com - 25/09/2013, 13:59 WIB
Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori saat tiba di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). Imam datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait upaya suap anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon hakim agung 2012. KOMPAS.com/Indra AkuntonoKomisioner Komisi Yudisial Imam Anshori saat tiba di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). Imam datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait upaya suap anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon hakim agung 2012.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (25/9/2013). Imam dipanggil BK DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang percobaan suap oleh anggota Komisi III DPR dalam seleksi hakim agung 2012.

Sesaat sebelum memasuki ruangan BK DPR, Imam sempat menjawab sejumlah pertanyaan dari para wartawan. Ia berjanji akan menyampaikan semua informasi yang dimiliki terkait upaya suap tersebut kepada BK DPR.

"Saya siap blak-blakan," kata Imam, Rabu siang.

Iman tiba di Gedung Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB. Ia terlihat datang didampingi beberapa orang stafnya.

BK DPR memanggil Imam terkait pernyataannya bahwa ada oknum anggota DPR yang mencoba menyuap KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu dalam seleksi tahun 2012. DPR berharap Imam mengungkapkan bukti percobaan suap itu.

"Harus di-clear-kan. Kalau tidak ada ya bilang, kalau ada, ya silakan saja beberkan bukti-buktinya. Sudah sering DPR didera isu seperti ini," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Priyo mendukung langkah BK yang merespons dengan memanggil Imam. Menurutnya, klarifikasi dari Imam sangat diperlukan, mengingat dugaan percobaan suap seleksi calon hakim agung sudah tersebar luas di media massa.

Percobaan suap
 
Sebelumnya, Imam mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota Dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Akhirnya, semua komisioner KY sepakat bahwa calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon. Belakangan diketahui bahwa oknum DPR itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X