DPR: Daftar Pemilih "Kacau" karena KPU Tak Sinkronkan Data ke Sistem Kemendagri

Kompas.com - 25/09/2013, 09:59 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA,KOMPAS.com – Carut-marut data pemilih untuk Pemilu 2014, dinilai akibat tak ada sinkronisasi data antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiadaan sinkronisasi dinilai sebagai kesalahan KPU.

“Tidak ada proses integrasi," kecam Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu, Rabu (25/9/2013) di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. Padahal, ujar dia, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif sudah memerintahkan pemutakhiran data pemilih oleh KPU dilakukan dengan diintegrasikan ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri.

Arif mengatakan, polemik data pemilih seperti yang terjadi sekarang adalah hal yang sejak awal dia upayakan bisa dihindari. Caranya, kata dia, dengan uji publik atas proses integrasi sistem serta transparansi dari proses pemutakhiran dan pengolahan data pemilih. Sayangnya, menurut Arif, hingga kini KPU belum pernah melakukan uji publik yang dimaksudnya itu.

“Itulah yang dari awal kami minta KPU agar Sistem Data Pemilih diuji publik di depan DPR," ujar Arif. Uji publik yang dia minta bertujuan memastikan Sidalih yang dipakai KPU memang akurat dan memenuhi ketentuan peraturan-perundangan.

Bila dalam uji publik ditemukan ketidakberesan dalam proses pemutakhiran data, tegas Arif, maka kesalahan jelas ada di KPU. “Itu salahnya KPU. Kami minta mereka yakin dulu," kata dia.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan kementeriannya dan KPU sepakat untuk terus berkoordinasi dan memperbaiki data pemilih untuk Pemilu 2014. “Pengumuman DPT akan dilakukan setelah diyakini akurasinya,” ujar Gamawan.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X