Copot Pasek dan Saan, Ada Kontradiksi di Politik Partai Demokrat

Kompas.com - 25/09/2013, 07:53 WIB
Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, Saan Mustopa, dan Ruhut Sitompul. Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, Saan Mustopa, dan Ruhut Sitompul.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya "penggusuran" Gede Pasek Suardika dari posisi Ketua Komisi III DPR dan Saan Mustopa dari kursi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR dinilai sebagai potret kontradiksi Partai Demokrat dalam berpolitik. Penyingkiran dua orang yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu dianggap tak lebih sebagai langkah penyingkiran oposisi di internal partai, di tengah konvensi yang mereka gelar.

"Seolah-olah berdemokrasi karena ada konvensi, tapi sesungguhnya proses politik (Partai Demokrat) masih ditentukan struktur oligarki, konvensi hanya aksesori. Ini kontradiktif," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2013). Kontradiksi semakin kentara karena partai itu menggelar konvensi untuk memperlihatkan proses demokrasi, ujar dia, tetapi pada saat bersamaan menyingkirkan oposisi di internal partai.

Selain itu, lanjut Ari, kontradiksi juga sangat terlihat dengan semakin tersentralisasinya struktur organisasi Partai Demokrat. Menurut dia, saat ini pucuk kepemimpinan partai tersebut sudah diletakkan kepada satu sosok, Susilo Bambang Yudhoyono. Di Partai Demokrat, saat ini SBY menempati posisi sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi.

"Penggusuran" Pasek dan Saan, imbuh Ari, mempertegas kontradiksi yang tengah berjalan di Partai Demokrat. Langkah tersebut, ujar dia, tak lebih dari upaya menyingkirkan oposisi di internal partai. "Jelas untuk meminggirkan oposisi dalam partai. Politik eksklusif melalui 'Anasisasi', semua yang dianggap loyalis Anas Urbaningrum pelan-pelan disingkirkan," kecam dia.

Untuk diketahui, gejolak yang timbul dari internal Partai Demokrat terus menyorot perhatian. Perhatian publik makin membesar saat Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul menggantikan Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR. Pasek dicopot dari jabatannya karena menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang dikomandoi Anas. Saan pun dirotasi karena hadir dalam peluncuran PPI.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan tidak menampik ada kaitan antara pencopotan Pasek dan Saan dengan keiikutsertaan kedua kader Demokrat itu di PPI. Pasek dan Saan menerima semua keputusan partainya karena menganggap rotasi sebagai hal yang wajar untuk penyegaran dalam rangka peningkatan kinerja.

Namun, penolakan atas penunjukan Ruhut justru datang dalam rapat pleno terbuka pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR, Selasa (24/9/2013). Kolega Ruhut di komisi itu berkeberatan dengan penunjukannya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat akhirnya memutuskan rapat ditunda satu minggu sesuai dengan hasil lobi yang dilakukan oleh semua perwakilan fraksi di Komisi III.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X