KPK Sarankan Bank Mutiara Lapor ke Badan Kehormatan DPR

Kompas.com - 24/09/2013, 18:13 WIB
Bank Mutiara images.kontan.co.id Bank Mutiara
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan kepada Bank Mutiara (dulu Bank Century) untuk mengadu kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat terkait desakan Tim Pengawas Century agar bank tersebut segera membayarkan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas sebesar Rp 41 miliar. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja, Bank Mutiara lebih baik melapor ke BK DPR karena desakan tersebut belum tentu sikap resmi parlemen secara keseluruhan, melainkan mungkin hanya pendapat sejumlah oknum anggota DPR.

"Karena itu sudah menyangkut oknum yang menurut saya belum tentu menjadi sifat parlemen secara keseluruhan. Itu lebih kepada oknum, saya minta mereka ke BK DPR," kata Adnan di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Adnan menerima kedatangan pihak Bank Mutiara yang diwakili kuasa hukumnya, Mahendradatta, Senin (23/9/2013) siang. Menurut Adnan, dalam pertemuan itu Bank Mutiara berkonsultasi mengenai posisinya yang merasa didesak DPR untuk membayarkan uang kepada pemegang sertifikat Antaboga, padahal bank tersebut masih berupaya menjual aset untuk mengembalikan uang negara Rp 6,7 triliun.

"Itu Bank Mutiara merasa posisinya dirugikan oleh sikap parlemen karena mereka kan sedang menjual Bank Mutiara agar bisa kembali Rp 6,7 triliun itu tapi di sisi lain parlemen terkesan memaksa agar Bank Mutiara membayar kepada pemegang sertifikat Antaboga yang tidak ada hubungannya," tutur Adnan.

Mahendradatta sebelumnya mengaku berkonsultasi kepada Adnan mengenai boleh tidaknya mengambil dari dana talangan Bank Century untuk diberikan kepada investor Antaboga. Menurutnya, Bank Mutiara khawatir jika penggunaan dana talangan ini nantinya digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Saat ditanya apakah penggunaan dana talangan untuk investor Antaboga ini dapat dikatakan korupsi atau tidak, Adnan mengatakan harus melihat konteksnya terlebih dahulu.

"Kita harus lihat dulu konteksnya, kan konteksnya ada banyak, lihat unsur-unsurnya. Memang kan kemarin ditanyakan itu. Itu opini yang kita sampaikan," ujar Adnan.

Rapat Timwas Century sebelumnya mendesak pengembalian dana terkait putusan MA nomor 2838 K/PDT/2011 yang memenangkan gugatan 33 nasabah Bank Century asal Solo. Putusan tersebut memerintahkan Bank Century yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara mengembalikan dana senilai Rp 41 miliar.

DPR juga merekomendasikan agar pemerintah dan Bank Indonesia segera menyelesaikan masalah nasabah Antaboga. Atas rekomendasi ini, pemerintah mengajukan dua opsi penyelesaian masalah nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas sebagai bagian dari kasus Bank Century.

Opsi pertama adalah penyelesaian melalui pembiayaan negara dengan persetujuan DPR. Opsi kedua, penggantian kepada nasabah Antaboga setelah penuntasan pengembalian aset Bank Century yang masih diproses secara hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X