Kompas.com - 24/09/2013, 12:27 WIB
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro memberikan penjelasan usai menutup diklat PNS Kemhan di Markas Rindam Jaya, Jakarta, Selasa (24/9/2013). KOMPAS.COM/FIANMenteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro memberikan penjelasan usai menutup diklat PNS Kemhan di Markas Rindam Jaya, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (UU Komcad) tidak mewajibkan semua warga negara untuk ikut dalam wajib militer. Menurutnya, adanya anggapan wajib militer sudah salah persepsi.

"Banyak salah persepsi bahwa adanya UU komponen cadangan membuka kesempatan wamil. Tidak, saya katakan," ujar Purnomo, di Markas Rindam Jaya, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Purnomo mengungkapkan, wajib militer tidak berlaku untuk semua. Kegiatan ini berlaku bagi warga negara yang diundang dan lulus tes. "Dia harus melakukan wajib militer setelah menandatangani kontrak selama sekian tahun sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU," jelasnya.

"Sebaliknya, mereka yang tidak lulus, tidak ikut wajib militer," tambah Purnomo.

Ia juga mengatakan, program bela negara yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan sejalan dengan RUU Komcad yang digagas pemerintah. Berbeda dengan militer pada umumnya, pelatihan bela negara bagi sipil tidak terlalu banyak mempelajari latihan militer.

"Materinya lebih banyak tentang kedisiplinan, national character building, yang diharapkan berguna dalam pekerjaan mereka sebagai PNS," kata Purnomo.

Pada hari ini, Purnomo menutup pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara PNS Kementerian Pertahanan di Markas Rindam Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebelumnya, para peserta diklat dilatih secara militer oleh TNI selama satu bulan. Selama dua minggu pertama dilatih di hutan dan dua minggu setelahnya di Markas Rindam Jaya. Di hadapan para pejabat Kementerian Pertahanan, para peserta diklat mendemonstrasikan hasil latihannya tersebut seperti latihan baris berbaris, bela diri, dan membongkar senjata.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.