Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/09/2013, 17:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan calon hakim agung yang dilakukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sempat diusulkan untuk ditunda. Beberapa anggota komisi meminta pemilihan hakim agung dilaksanakan setelah semua masalah selama proses seleksi berlangsung, terungkap dengan jelas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah meminta agar pemilihan hakim agung ditunda selama dugaan adanya upaya suap dalam proses seleksi calon hakim agung diproses. Ia mengusulkan agar Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan investigasi selama satu pekan ke depan.

"Saran saya tunda saja dulu. Kasih waktu BK untuk investigasi karena kalau tidak maka seleksi ini akan dianggap cacat," kata Fahri, dalam rapat terbuka di Komisi III DPR, Senin (23/9/2013).

Selain Fahri, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan juga menyampaikan usul yang sama. Ketua BK DPR mengusulkan agar disediakan waktu khusus untuk meminta klarifikasi 12 calon hakim yang tengah diuji tentang dugaan suap kepada anggota dewan selama masa seleksi.

"Saya setuju dengan Pak Fahri. Semuanya tergantung pada saat pertemuan internal kita. Tidak etis kalau klarifikasi sekarang," ujarnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika
Menjawab itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa masalah yang harus diklarifikasi adalah pernyataan Komisi Yudisial (KY) tentang adanya upaya suap dalam seleksi calon hakim agung di tahun 2012. Ia menegaskan, masalah itu tak terkait dengan seleksi calon hakim agung saat ini yang telah digelar sejak Rabu (18/9/2013) lalu.

Selain itu, kata Pasek, pemilihan calon hakim agung harus dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada malam ini. Alasannya, waktu yang diberikan kepada Komisi III untuk melakukan seleksi akan segera berakhir.

"Masalah yang disampaikan KY jelas bahwa kasusnya bukan yang sekarang. Dari suratnya jelas, peristiwa itu terjadi tahun 2012," kata Pasek.

Untuk diketahui, Komisi III DPR telah melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 12 calon hakim agung sejak Rabu (18/9/2013) hingga Senin (23/9/2013). Jika sesuai jadwal, pada malam hari ini Komisi III DPR akan memilih empat hakim agung dari kedua belas calon yang ada.

Adapun kedua belas calon hakim itu adalah Sudrajad Dimyati, Hartono Abdul Murad, Manahan M.P Sitompul, Arofah Windiani, Is Sudaryono, Maruap Dohmatiga Pasaribu, Bambang Edy Sutanto Soedewo, Muljanto, Heru Irani, Zahrul Rabain, Eddy Army, dan Sumardijatmo.

Permintaan penundaan proses seleksi hakim agung ini respons atas pengakuan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh yang mengatakan ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY.

Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Akhirnya, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

Secara terpisah, Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyampaikan bahwa identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba menawarkan uang masing- masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan KY berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

Eman mengaku mendapatkan informasi dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik. Saat ditanya siapa orang Fraksi Partai Demokrat dimaksud, Eman mengaku tidak tahu sebab Imam pun tidak membukanya. Bila diminta bersaksi, Eman siap melakukannya.

Menurut Eman, pengakuan Imam Anshori Saleh tentang adanya tawaran uang tersebut memang benar adanya. Saat KY menggelar rapat pleno penentuan kelulusan calon hakim agung, Imam memang mengungkapkan hal itu. Menanggapi ini, Badan Kehormatan DPR akan memanggil Imam Anshori untuk meminta klarifikasi dan pendalam pada Rabu (25/9/2013).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Nasional
Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.