Badan Kehormatan DPR Akan Panggil Komisioner KY Imam Anshori

Kompas.com - 23/09/2013, 15:46 WIB
Imam Anshori Saleh KOMPAS/RIZA FATHONIImam Anshori Saleh
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh. Pemanggilan ini terkait pernyataan Imam yang mengaku pernah didekati anggota DPR dan dijanjikan sejumlah uang jika meloloskan calon hakim agung tertentu. Imam akan dipanggil pada Rabu (25/9/2013) mendatang.

“Kami akan undang Pak Imam Anshori untuk klarifikasi bahwa ada oknum anggota DPR yang coba pengaruhi KY dalam rangka meloloskan seseorang. Jadi, kami bisa mengetahui sejauh mana kabarnya dan orangnya,” ujar Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan, di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/20130).

KOMPAS. com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPR RI Trimedya Panjaitan
Trimedya mengatakan, BK telah mengirimkan surat dan Imam telah menyatakan kesiapannya memberikan keterangan kepada BK. Ia berharap, pemanggilan ini bisa membuka pokok persoalan tentang adanya dugaan praktik suap dalam seleksi calon hakim agung di DPR.

“Kami tidak ingin kabar ini hanya menjadi fitnah,” ucap Trimedya.

Dari keterangan Imam, BK membuka peluang memanggil oknum anggota DPR yang mendekati Imam dan menjanjikan sejumlah uang. Oleh karena itu, kata Trimedya, Imam diharapkan mau menyebut identitas oknum anggota DPR tersebut.

“Kalau arahnya ke sana, akan kami panggil. Pak Imam ini sebagai pintu masuk untuk mengetahui keterlibatan anggota DPR,” imbuhnya.

Percobaan suap

Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X