Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Bantah Lakukan Rotasi karena Dugaan Suap di Toilet

Kompas.com - 23/09/2013, 15:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyampaikan bahwa dirinya dirotasi ke komisi yang membidangi masalah hukum itu atas perintah fraksi. Malik membantah bila rotasi terjadi karena ada persoalan tertentu yang melatar belakanginya.

"Saya hanya dapat perintah dari pimpinan fraksi untuk masuk di Komisi III. Alasanya untuk menentukan calon hakim agung," kata Malik, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2013).

Malik menegaskan, keputusan fraksi PKB mengutus dirinya ke Komisi III untuk menggantikan Bahrudin Nasori tidak terkait insiden pertemuan Bahrudin dengan salah seorang calon hakim agung, Sudrajad Dimyati, di toilet Kompleks Gedung Parlemen. Menurutnya, insiden "toilet" itu hanya sebuah kebetulan dan tidak dapat dibuktikan terjadi lobi khusus di dalamnya.

"Enggak ada alasan itu, (insiden toilet) itu masih sumir, peristiwanya juga belum jelas. Saya ikuti perintah fraksi," ujarnya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Calon hakim agung Sudrajat Dimyati

Sebelumnya diberitakan, Bahrudin Nasori dirotasi ke Komisi II pasca-dugaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Posisi Bahrudin digantikan oleh Abdul Malik Haramain yang sebelumnya menjadi anggota Komisi II.

Informasi tersebut diketahui dari surat resmi Fraksi PKB dengan nomor K.III.1286/FPKB/DPR-RI/IX/2013 yang masuk ke Komisi III DPR pada Senin (23/9/2013), hari ini. Surat itu ditanda tangani oleh Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar dan Sekretaris Fraksi PKB Muhammad Hanif Dhakiri.

Bahrudin Nasori adalah anggota Komisi III yang bertemu di toilet dengan salah satu calon hakim agung, Sudrajad Dimyati, pada 18 September 2013 lalu. Pertemuan itu mengundang banyak pertanyaan karena dilakukan di tempat yang tak biasa dan di tengah berjalannya proses seleksi calon hakim agung.

Bahrudin dan Sudrajad diduga melakukan lobi khusus dalam pertemuan singkat di toilet di Kompleks Gedung Parlemen tersebut. Akan tetapi, keduanya telah membantah melakukan lobi khusus dan menyatakan pertemuan itu tak pernah direncanakan sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com