Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Syarat Pertama, Ruhut Jangan Sering Sebut Nama SBY

Kompas.com - 23/09/2013, 10:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra akan menerima penetapan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, Fraksi Partai Gerindra memberikan syarat agar Ruhut mengubah gaya bicaranya.

"Andai kata yang menolak Ruhut sebagai ketua Komisi tidak terlalu banyak jumlahnya, Gerindra akan dapat menerimanya dengan tiga catatan," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Syarat pertama, lanjut Martin, Ruhut diminta memperbaiki cara dan gaya komunikasinya ke depan sehingga lebih dapat diterima oleh semua anggota.

"Tidak perlu terlalu sering-sering menyebut SBY," ungkap Martin.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Syarat kedua yakni Ruhut diminta untuk meningkatkan usaha dan langkah-langkah Komisi III untuk mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi, kata Martin, media massa kerap menyeret nama-nama anggota DPR sehingga merusak nama lembaga.

Syarat ketiga, lanjut Martin, jika kedua syarat sebelumnya tidak bisa dilakukan Ruhut dalam 2-3 bulan ke depan, maka Fraksi Gerindra akan menggalang pernyataan bersama dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi III kepada Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar Ruhut diganti. Namun, Martin melihat saat ini pertentangan yang ada baru sebatas wacana di media massa.

"Saya kira mayoritas anggota komisi III cenderung melihat penetapan ketua komisi itu sebagai masalah internal Fraksi Demokrat saja, sebab posisi itu adalah hak fraksi Demokrat yang sudah menjadi konsensus semua fraksi di saat awal bulan Oktober 2009 yang lalu," katanya.

Ruhut diragukan

Keputusan Fraksi Partai Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Surdika dipertanyakan. Kapasitas Ruhut diragukan untuk memimpin komisi yang membidangi masalah hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut.

Salah satu keraguan disampaikan oleh Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Nasir belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Lebih jauh, Nasir juga berharap kekhawatiran sejumlah pihak atas kepemimpinan Ruhut di Komisi III tak terjadi. Nasir yakin, tiga Wakil Ketua Komisi III akan mampu membantu dan menutup kekurangan pria yang dikenal dengan sebutan "Poltak" tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com