Kompas.com - 23/09/2013, 10:36 WIB
Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra akan menerima penetapan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Namun, Fraksi Partai Gerindra memberikan syarat agar Ruhut mengubah gaya bicaranya.

"Andai kata yang menolak Ruhut sebagai ketua Komisi tidak terlalu banyak jumlahnya, Gerindra akan dapat menerimanya dengan tiga catatan," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Syarat pertama, lanjut Martin, Ruhut diminta memperbaiki cara dan gaya komunikasinya ke depan sehingga lebih dapat diterima oleh semua anggota.

"Tidak perlu terlalu sering-sering menyebut SBY," ungkap Martin.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Syarat kedua yakni Ruhut diminta untuk meningkatkan usaha dan langkah-langkah Komisi III untuk mendukung pemberantasan korupsi. Apalagi, kata Martin, media massa kerap menyeret nama-nama anggota DPR sehingga merusak nama lembaga.

Syarat ketiga, lanjut Martin, jika kedua syarat sebelumnya tidak bisa dilakukan Ruhut dalam 2-3 bulan ke depan, maka Fraksi Gerindra akan menggalang pernyataan bersama dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi III kepada Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar Ruhut diganti. Namun, Martin melihat saat ini pertentangan yang ada baru sebatas wacana di media massa.

"Saya kira mayoritas anggota komisi III cenderung melihat penetapan ketua komisi itu sebagai masalah internal Fraksi Demokrat saja, sebab posisi itu adalah hak fraksi Demokrat yang sudah menjadi konsensus semua fraksi di saat awal bulan Oktober 2009 yang lalu," katanya.

Ruhut diragukan

Keputusan Fraksi Partai Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Surdika dipertanyakan. Kapasitas Ruhut diragukan untuk memimpin komisi yang membidangi masalah hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan tersebut.

Salah satu keraguan disampaikan oleh Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Nasir belum pernah menyaksikan Ruhut memimpin rapat, apalagi menjadi pimpinan dalam panitia khusus di DPR.

"Makanya, saya meragukan kepemimpinan Ruhut," kata Nasir, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Meski demikian, Nasir mengaku akan menghormati keputusan Fraksi Demokrat yang menunjuk Ruhut menggantikan Pasek. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh Fraksi Demokrat untuk menunjuk siapa pun menjadi Ketua Komisi III saat ini.

Lebih jauh, Nasir juga berharap kekhawatiran sejumlah pihak atas kepemimpinan Ruhut di Komisi III tak terjadi. Nasir yakin, tiga Wakil Ketua Komisi III akan mampu membantu dan menutup kekurangan pria yang dikenal dengan sebutan "Poltak" tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X