Polri Bantah Tutupi Penyelidikan Kasus Aipda Sukardi

Kompas.com - 22/09/2013, 08:33 WIB
TRIBUN / HERUDIN Anggota Gegana melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan anggota Provost Polri bernama Bripka Sukardi, di depan kantor KPK Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2013). Bripka Sukardi tewas ditembak di Jl Rasuna Said tepatnya di depan Gedung KPK pukul 22.20 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak peristiwa penembakan terhadap Aipda (anumerta) Sukardi, Selasa (10/9/2013) lalu, polisi masih belum mengungkap siapa pelaku penembakan tersebut. Polri pun membantah ada upaya untuk menutupi kejelasan kasus ini dari masyarakat.

"Buat apa kita tutup-tutupi. Seperti penyekapan di Taman Sari kemarin, jelas pelakunya oknum TNI Angkatan Laut, dan setelah kita lakukan penyelidikan benar itu dilakukan oleh oknum TNI," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie, Sabtu (21/9/2013).

Ia pun mencontohkan, seperti dalam kasus penembakan tiga anggota kepolisian di wilayah Tangerang Selatan beberapa waktu lalu, pihaknya dapat segera mengungkap identitas pelaku lantaran ada barang bukti penting yang ditinggalkan pelaku.

Barang bukti itulah yang akhirnya oleh penyidik ditelusuri sehingga didapatlah pelaku penembakan dan berasal dari manakah kelompok pelaku tersebut. "Tiga kasus sebelumnya ada bukti sepeda motor yang akan mengarah kedua pelaku," katanya.


Ronny mengaku, pengungkapan kasus penembakan polisi oleh orang tak dikenal bukanlah perkara mudah.

Meski beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno sempat mengungkap jenis kaliber peluru yang digunakan pelaku penembak Sukardi, sampai saat ini proses penyelidikan terhadap jenis kaliber peluru masih terus dilakukan.

Ia menambahkan, meski banyak desakan dari sejumlah pengamat agar kasus ini dapat segera diungkap, menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan. Pasalnya, kata dia, Polri tak bisa hanya bekerja berdasarkan asumsi tanpa ada fakta hukum yang jelas.

"Kaliber peluru masih diselidiki. Karena kuta kan harus mencocokan dengan peluru pabrikan untuk mengetahui jenis kaliber yang digunakan," ujarnya.

Aipda Sukardi tewas ditembak oleh orang tak dikenal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamat menilai, penembakan Sukardi terkait persoalan persaingan bisnis jasa pengawalan.

Namun, ada pula pengamat menilai, penembakan Sukardi dilakukan oleh profesional melihat modus yang digunakan pelaku.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorBambang Priyo Jatmiko
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X