Marzuki: Jangan Kaitkan Mobil Murah dengan Kemacetan

Kompas.com - 21/09/2013, 15:01 WIB
Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Gajah Mada, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Gajah Mada, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya tidak dikaitkan antara memajukan industri otomotif oleh pemerintah pusat dan kemacetan di kota-kota besar. Menurut Marzuki, mengatasi kemacetan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini terkait polemik produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Kebijakan itu ditentang berbagai pihak, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Alasan utamannya, LCGC bakal menambah parah kemacetan di kota besar seperti Jakarta.

"Kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-baiknya. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi, ini ngawur kita," kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua DPR Marzuki Alie

Marzuki mengatakan, pemerintah harus segera mengembangkan industri untuk menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Misalnya, jika unggul dalam bidang otomotif, kata dia, maka perlu dikembangkan.

"Kita nanti ada pasar tunggal pada tahun 2015. Jangan nanti pasar ASEAN justru dipenuhi oleh mobil-mobil produk dari negara ASEAN lainnya. Kalau begitu, kita berbahaya nantinya. Kalau kita tidak siap, kita juga akan terima mobil murah dari negara lain. Mau tidak mau, suka enggak suka loh," kata politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki menambahkan, industri mobil murah juga bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Jadi, kata dia, jangan dikaitkan dengan kemacetan.

Ketika ditanya apakah program mobil murah itu bertolak berlakang dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak, Marzuki menjawab, tidak perlu berbicara jangka pendek soal BBM.

"Jangan kita bicara jangka pendek. Ini 2015, kurang dari 2 tahun. Bicara kemacetan itu tugas kita semua, khususnya kepala daerah. Transportasi umum ya disiapkan. Jadi enggak usah diributkan soal industrialisasi. Diributkan, ini membuat rakyat kita jadi bodoh," kata Marzuki.

Jadi, menurut Anda, Jokowi lepas tanggung jawab mengatasi kemacetan? "Saya gak mau komentar itu," jawab kandidat Konvensi Calon Presiden Demokrat itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X