Kompas.com - 21/09/2013, 14:26 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Betawi, Alwi Shahab, mengatakan, rencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dengan nama sejumlah tokoh pahlawan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan, Jalan Medan Merdeka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa di zaman kemerdekaan.

"Hati-hati mengganti nama jalan di Jakarta karena semuanya punya arti sejarah," kata Budayawan Betawi Alwi Shahab, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2013).

Pria yang akrab disapa Bang Alwi ini mengisahkan, kata "Merdeka" pada Jalan Medan Merdeka berasal dari peristiwa yang terjadi pada 27 Desember 1949, ketika ratusan ribu warga Betawi tumpah ruah dari sekitar Bandar Udara Kemayoran, Gunung Sahari, Gambir, sampai Jalan Medan Merdeka Utara, yang saat itu masih bernama Koningsplein North.

Semua bersukacita dan menyambut kedatangan Presiden Soekarno dari Yogyakarta setelah kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu bersamaan di Indonesia dan di Belanda.

Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P M Dr Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMJA Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.

Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan AHJ Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jalan Koningsplein North.

Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi saksi bersejarah itu berteriak memekikkan kata "Merdeka". Tak sedikit yang berteriak sambil menangis, menyambut kedatangan sang proklamator, Soekarno, setibanya dari Yogyakarta di Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.

Alwi melanjutkan, Presiden Soekarno saat itu juga tak kalah antusias. Dari sebuah mobil terbuka tanpa pengawalan ekstra khusus, ia melambaikan tangan kepada rakyatnya, dan tak segan menjabat langsung tangan-tangan yang diulurkan kepadanya.

"Waktu bendera Belanda diturunkan, dan bendera Indonesia dinaikkan, banyak yang teriak 'merdeka' sambil menangis," tutur Bang Alwi.

Adapun, kata "Medan" dalam nama Jalan Medan Merdeka, kata Alwi, berasal dari sebuah lapangan luas yang kini dikenal dengan nama lapangan Monumen Nasional (Monas). Dahulu, medan terbuka itu dinamakan lapangan Ikada kependekan dari Ikatan Atletik Djakarta.

"Saya setuju nama tokoh nasional dijadikan nama jalan. Tapi hati-hati, sebaiknya cari tempat lain. Misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau jalan-jalan lain yang besar," katanya.

Wacana penggantian nama Jalan Medan Merdeka

Wacana penggantian nama jalan ini mencuat setelah Panitia 17 mengusulkan agar nama sejumlah tokoh nasional dijadikan nama jalan dan mengganti nama Jalan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat.

Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidique menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Alasannya, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terhadap jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013.

Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan untuk mengganti nama jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno), dan Jalan Medan Merdeka Utara (Hatta).

Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta. Di antaranya, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Panitia 17 telah menyampaikan usulannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.