Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersejarah, Nama Jalan Medan Merdeka Jangan Seenaknya Diganti

Kompas.com - 21/09/2013, 14:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Budayawan Betawi, Alwi Shahab, mengatakan, rencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dengan nama sejumlah tokoh pahlawan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan, Jalan Medan Merdeka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa di zaman kemerdekaan.

"Hati-hati mengganti nama jalan di Jakarta karena semuanya punya arti sejarah," kata Budayawan Betawi Alwi Shahab, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2013).

Pria yang akrab disapa Bang Alwi ini mengisahkan, kata "Merdeka" pada Jalan Medan Merdeka berasal dari peristiwa yang terjadi pada 27 Desember 1949, ketika ratusan ribu warga Betawi tumpah ruah dari sekitar Bandar Udara Kemayoran, Gunung Sahari, Gambir, sampai Jalan Medan Merdeka Utara, yang saat itu masih bernama Koningsplein North.

Semua bersukacita dan menyambut kedatangan Presiden Soekarno dari Yogyakarta setelah kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu bersamaan di Indonesia dan di Belanda.

Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P M Dr Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMJA Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.

Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan AHJ Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jalan Koningsplein North.

Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi saksi bersejarah itu berteriak memekikkan kata "Merdeka". Tak sedikit yang berteriak sambil menangis, menyambut kedatangan sang proklamator, Soekarno, setibanya dari Yogyakarta di Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.

Alwi melanjutkan, Presiden Soekarno saat itu juga tak kalah antusias. Dari sebuah mobil terbuka tanpa pengawalan ekstra khusus, ia melambaikan tangan kepada rakyatnya, dan tak segan menjabat langsung tangan-tangan yang diulurkan kepadanya.

"Waktu bendera Belanda diturunkan, dan bendera Indonesia dinaikkan, banyak yang teriak 'merdeka' sambil menangis," tutur Bang Alwi.

Adapun, kata "Medan" dalam nama Jalan Medan Merdeka, kata Alwi, berasal dari sebuah lapangan luas yang kini dikenal dengan nama lapangan Monumen Nasional (Monas). Dahulu, medan terbuka itu dinamakan lapangan Ikada kependekan dari Ikatan Atletik Djakarta.

"Saya setuju nama tokoh nasional dijadikan nama jalan. Tapi hati-hati, sebaiknya cari tempat lain. Misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau jalan-jalan lain yang besar," katanya.

Wacana penggantian nama Jalan Medan Merdeka

Wacana penggantian nama jalan ini mencuat setelah Panitia 17 mengusulkan agar nama sejumlah tokoh nasional dijadikan nama jalan dan mengganti nama Jalan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat.

Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidique menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Alasannya, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terhadap jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013.

Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan untuk mengganti nama jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno), dan Jalan Medan Merdeka Utara (Hatta).

Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta. Di antaranya, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.

Panitia 17 telah menyampaikan usulannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com