"Kalau kelamaan, integritas KY yang kita pertanyakan," kata Bahrain dalam konferensi pers Penyikapan Masyarakat Sipil Terkait Dugaan Mafia Peradilan dalam Seleksi Calon Hakim Agung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Koalisi menilai, praktik "suap berjemaah" untuk mengangkat pejabat publik sudah sering dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, KMSPP menilai pengangkatan pejabat publik melalui DPR RI perlu dikaji ulang. Dengan demikian, proses seleksi bisa menghasilkan para pejabat publik yang kredibel dan memiliki moral tinggi.
"Mafia peradilan sudah lama bercokol di negeri ini, kita tahu itu ada, tapi sulit dibuktikan," tambah Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.
Menurut Erwin, sebelum pemberitaan mengenai upaya oknum Anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menyuap Komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu merebak ke publik, terdapat pula kasus "suap berjemaah" dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Menurut KMSPP, hal ini menunjukkan ancaman terhadap independensi lembaga peradilan dan berpotensi melahirkan putusan-putusan kontroversial yang melukai hati publik.
Erwin juga mendesak agar KY segera menjelaskan kepada publik siapa saja oknum Komisi III DPR yang mencoba menyuap beberapa komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.