Ungkap Segera Identitas Anggota DPR yang Menyuap Terkait Seleksi Hakim Agung

Kompas.com - 20/09/2013, 16:16 WIB
Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori, Gede Pasek Suardika dan Al-Muzzamil Yusuf saat memberi keterangan pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoDari kiri ke kanan: Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori, Gede Pasek Suardika dan Al-Muzzamil Yusuf saat memberi keterangan pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013).
Penulis Ariane Meida
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KMSPP) meminta Komisi Yudisial (KY) segera mengungkap identitas anggota Komisi III DPR yang disebutkan mencoba untuk menyuap terkait seleksi calon hakim agung serta segera melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, yang tergabung dalam koalisi ini mengatakan, KY harus sesegera mungkin membeberkan detail dugaan suap tersebut kepada DPR dan publik agar calon hakim agung tersebut tidak diloloskan.

"Kalau kelamaan, integritas KY yang kita pertanyakan," kata Bahrain dalam konferensi pers Penyikapan Masyarakat Sipil Terkait Dugaan Mafia Peradilan dalam Seleksi Calon Hakim Agung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Koalisi menilai, praktik "suap berjemaah" untuk mengangkat pejabat publik sudah sering dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, KMSPP menilai pengangkatan pejabat publik melalui DPR RI perlu dikaji ulang. Dengan demikian, proses seleksi bisa menghasilkan para pejabat publik yang kredibel dan memiliki moral tinggi.

"Mafia peradilan sudah lama bercokol di negeri ini, kita tahu itu ada, tapi sulit dibuktikan," tambah Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, sebelum pemberitaan mengenai upaya oknum Anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menyuap Komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu merebak ke publik, terdapat pula kasus "suap berjemaah" dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Menurut KMSPP, hal ini menunjukkan ancaman terhadap independensi lembaga peradilan dan berpotensi melahirkan putusan-putusan kontroversial yang melukai hati publik.

Erwin juga mendesak agar KY segera menjelaskan kepada publik siapa saja oknum Komisi III DPR yang mencoba menyuap beberapa komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X