Kompas.com - 20/09/2013, 15:07 WIB
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Peduli Netralitas Media berharap Komisi Penyiaran Indonesia menjatuhkan sanksi kepada Televisi Republik Indonesia terkait penyiaran acara Konvensi Partai Demokrat. Pemberian sanksi tegas perlu dilakukan agar lembaga penyiaran publik tetap independen, netral, dan tidak tersegmentasi.

”Kami masih mempertanyakan kebijakan TVRI menyiarkan acara Konvensi Partai Demokrat karena belum ada kejelasan mengenai keberadaan TVRI sebagai media pemilu. Karena itu, TVRI harus diberi sanksi, minimal teguran, supaya tak mengulanginya lagi,” kata Direktur Nalanda Institute Darus Salam, Kamis (19/9/2013), di Jakarta.

Nalanda Institute tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Netralitas Media bersama Manifest Institute, Komunitas untuk Transformasi Sosial (Katalis), Poros Pemuda Indonesia, dan Flobamora Institute.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri mengatakan, penyiaran acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada 10 September. Rapat menyatakan TVRI sebagai media pemilu (Kompas, 19/9/2013).

Menurut Darus Salam, ada ambiguitas mengenai keberadaan TVRI sebagai media pemilu. ”TVRI sebagai media pemilu harus memiliki aturan yang jelas mengenai acara partai politik yang disiarkan. Jika tidak, itu hanya dalih untuk pembenaran,” ujarnya.

Direktur Flobamora Institute Abdul Munir Sara menambahkan, TVRI sebagai media publik tidak boleh tersegmentasi pada parpol tertentu. ”Media publik harus independen, netral, dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Karena itu, kami berharap KPI memberikan sanksi kepada TVRI,” ujarnya.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, penyiaran acara Konvensi Partai Demokrat menjadi preseden buruk bagi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. ”TVRI seharusnya tetap independen dan tidak diintervensi oleh partai yang berkuasa. Karena itu, TVRI perlu diberi sanksi,” ujarnya.

Menurut anggota tim Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Effendi Gazali, TVRI sebagai media publik seharusnya tidak boleh menyiarkan acara-acara parpol, kecuali acara-acara kenegaraan. (K08)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Kedepankan Politik Adu Ide, Bukan Adu Domba

Nasional
Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Korban Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Disekap, Ditendang, Dilempar Rokok yang Menyala

Nasional
Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tahan 2 Eks Petinggi PT Surveyor Indonesia Terkait Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Menkominfo Sebut Mantan Menhub Frans Seda Berjasa Jadi Perintis Kebijakan Telekomunikasi

Nasional
Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR Hari Ini

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" di DPR Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Nasional
Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Nasional
Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Nasional
Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Nasional
Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.