Kompas.com - 20/09/2013, 10:27 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Poros Tengah Jilid II yang menjadi sebutan koalisi bagi partai-partai Islam ternyata sudah mulai aktif bergerak pada awal tahun 2013. Tak hanya para tokoh Islam, tenyata forum ini juga digerakkan oleh tokoh partai nasionalis, yakni Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar.

"Sebenarnya, ini sudah ada dari sejak awal 2013, sudah ada pertemuan-pertemuan itu. Tapi, memang tidak ada istilah poros tengah, pengamat yang kemudian menamakan ini. Tokohnya tidak hanya tokoh parpol Islam, tetapi Priyo Budi dari Golkar juga hadir," ujar bakal calon Presiden dari PKB, Mahfud MD, saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Mahfud mengatakan, forum ini awalnya dimotori oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais dan tokoh kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa Nur Muhammad Iskandar. Selain kedua tokoh itu, forum, kata Mahfud, juga dihadiri oleh Viva Yoga Mauladi (PAN), Kifran Zein (PPP), Priyo Budi Santoso (Golkar), Amidan (MUI), Saleh Daud (Nahdlatul Ulama), dan perwakilan dari KAHMI.

"Jadi, ini forum lintas ormas dan parpol Islam. Waktu itu memang gagasannya bagaimana organisasi Islam bersatu dan mengajukan calonnya, itu gagasannya. Diskusi pun dilakukan terkait kriteria kepemimpinan ke depan dan selalu dipimpin Amien Rais," ungkap Mahfud.

Mulai tak sepakat

Namun, visi awal forum itu untuk memunculkan satu nama yang bisa diusung partai politik dan ormas Islam akhirnya berjalan tak mulus. Mahfud mengaku, saat diskusi mengerucut pada pembahasan nama-nama yang dianggap sebagai tokoh yang layak sebagai capres, masing-masing sudah memiliki "jagoan" di partainya.

"Jadi, ketika sudah bicara nama, sudah mulai agak kikuk karena setiap orang di sana sudah ada jagoannya," imbuh Mahfud.

Oleh karena itu, kata Mahfud, diskusi itu pun akhirnya tak lagi membahas soal pencapresan, tetapi lebih fokus membahas masalah bangsa. Ia mencontohkan, kasus-kasus Migas, Papua, dan Aceh juga turut didiskusikan dalam forum tersebut.

"Isu pencapresan ini pun akhirnya menjadi cair, lalu kemudian saya menyatakan tak ikut Konvensi Partai Demokrat," imbuhnya.

Menurut Mahfud, koalisi partai Islam sebenarnya sudah tidak lagi relevan melihat perkembangan situasi politik Tanah Air saat ini. Ia mencontohkan, beberapa partai Islam justru dirundung masalah korupsi, demikian pula dengan partai nasionalis sehingga, sebut Mahfud, yang terpenting saat ini adalah partai yang memiliki jejak rekam yang cukup bersih.

"Lalu di daerah, misalnya, PKS yang Islam bisa saja koalisi dengan PKDS yang Katolik di Papua. Pun PDI-P, yang berbenturan dengan Demokrat di pusat, bisa koalisi di daerah, demikian juga dengan PKB. Artinya, ini suatu perkembangan politik yang sangat bagus dan tidak disadari banyak orang," ungkap Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.