Kompas.com - 19/09/2013, 18:42 WIB
Mahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG KOMPAS/YUNIADHI AGUNGMahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai salah satu latar belakangnya maju sebagai kandidat calon presiden karena tidak adanya kandidat yang istimewa. Kandidat-kandidat capres yang saat ini ada dinilai hanya mengandalkan elektabilitas, tanpa memedulikan integritas dan moralitas.

“Selama ini kan saya melihat capres yang ada tidak ada istimewanya. Andalannya hanya popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tidak ada integritas dan moralitas,” ujar Mahfud saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Dengan situasi seperti itu, dan didorong dukungan sejumlah kiai, Mahfud pun memutuskan maju sebagai capres. “Jadi ya sudah, saya akan tampil untuk menjadi (calon) alternatif,” katanya.

Mahfud mengklaim mendapat dukungan dari kalangan kampus, ulama, hingga aktivis lembaga swada masyarakat (LSM). Dukungan itu muncul, kata Mahfud, lantaran dinilai berhasil memimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika itu, ia mampu menggungkap praktik mafia hukum peradilan.

“Dulu dikatakan mafia hukum itu bohong. Setelah muncul putusan itu, saya dianggap berani dan mencerminkan kejujuran. Maka saya akan tampil dengan modal itu,” imbuh Mahfud.

Saat ini baru Partai Golkar, Partai Hanura, dan PAN yang sudah mendeklarasikan calon presidennya. Partai Golkar mengusung Aburizal “Ical” Bakrie, Partai Hanura mengusung duet Wiranto-Hary Tanoe, sementara PAN menjagokan Hatta Rajasa.

Selain itu, Partai Gerindra meski belum melakukan deklarasi tetapi arah dukungannya menuju kepada Prabowo Subianto. Nama Mahfud MD menyeruak di antara para kandidat capres itu. Mahfud menyatakan akan tetap maju sebagai capres dari PKB. Hal ini karena dia memang dari awal berasal dari partai itu.

“Maka dari itu juga, akhirnya saya memutuskan tidak ikut konvensi. Saya ini orang PKB, jadi miqot (tempat mengambil niat ibadah) harus juga dari PKB,” ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X