Kompas.com - 19/09/2013, 17:50 WIB
Calon Jamaah Haji kloter pertama Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tengah mengikuti arahan dari panitia pemberangkatan haji beberapa pekan lalu, Senin (22/10/2012). KOMPAS.COM/ABDUL HAQCalon Jamaah Haji kloter pertama Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tengah mengikuti arahan dari panitia pemberangkatan haji beberapa pekan lalu, Senin (22/10/2012).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk transparan tentang dana penyelenggaraan ibadah haji. Peneliti ICW, Firdaus Ilyas, menyatakan, selama ini pertanggungjawaban Kemenag terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya berupa laporan keuangan secara umum.

Pihak Kemenag, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, lanjutnya, tidak memperinci komponen-komponen apa saja yang ada dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Kita tidak tahu uang haji kita sudah berapa, sudah berapa tahu, jasa bunganya berapa," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/8/2013).

Firdaus mengatakan, dua hal yang patut dicermati dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji adalah dana ibadah haji dan pelayanan ibadah haji. Menurutnya, UU No. 13 tahun 2008 yang mengatur masalah haji dan umrah tidak menjamin aturan tentang dana haji, mulai dari setoran awal BPIH hingga perumusan komponen-komponen dalam BPIH.

"Dalam UU disebutkan bahwa jemaah haji menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan dirinya, faktanya, banyak sekali uang jemaah haji yang digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya, seperti honor petugas, hotel petugas, uang saku petugas, yang semestinya dalam UU menjadi tanggung jawab pemerintah," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengkritisi pelayanan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kemenag. Ia melihat ketiadaan kultur dari masyarakat, terutama jemaah haji untuk kritis terhadap pelayanan ibadah haji. Jemaah haji hanya melihat haji semata-mata persoalan ibadah, padahal di dalamnya ada ikatan kontrak, yang didalamnya ada hak dan kewajiban, serta kemungkinan wanprestasi. Dengan demikian, ia meminta kepada pemerintah untuk membenahi karut-marutnya masalah haji tersebut melalui moratorium.

"Kami setuju moratorium dengan catatan adanya perbaikan regulasi dan perbaikan kelembagaan. Percuma saja jika moratorium tanpa dibarengi perbaikan," tuturnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan Agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan Agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.