Tolak Tuntutan Mati, 10.000 Dukungan Wilfrida Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 19/09/2013, 16:29 WIB
Usman Hamid VITALIS YOGI TRISNAUsman Hamid
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga petisi online, Change.org, menyerahkan petisi dukungan penolakan vonis hukuman mati terhadap Wilfrida Soik (20), seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ke pimpinan DPR RI. Wilfrida didakwa membunuh majikannya, Yeap Seok Pen (60).

Direktur Kampanye Change.org, Usman Hamid, mengatakan, meski bersalah dalam kasus dugaan pembunuhan, Wilfrida sebenarnya merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Ia terpaksa membunuh majikannya sendiri lantaran kerap disiksa.

"Hari ini kita menyerahkan 10.000 petisi dukungan yang berasal dari warga Indonesia dan Malaysia untuk membebaskan Wilfrida ke pimpinan DPR Pramono Anung," kata Usman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2013).

Ia mengatakan, petisi ini pertama kali dibuat pada Selasa (10/9/2013) lalu oleh pegiat buruh migran, Anis Hidayah. Sejak Selasa, setidaknya sudah ada 9.877 dukungan yang menolak Wilfrida memperoleh ancaman hukuman mati.

Rencananya, petisi ini akan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Negara diminta melakukan tindakan yang dapat mencegah Wilfrida divonis mati. 

"Kami juga meneruskan petisi ini ke Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Najib Tun Razak dan Ketua Pengadilan Tinggi Malaysia Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin," ujar Usman.

Korban perdagangan

Sejak Maret 2010 lalu, Wilfrida sudah berada di Malaysia. Saat itu, ia menjadi korban perdagangan manusia oleh agensi pekerjaan Lenny di Malaysia. Agenda ini diduga sengaja mencari tenaga kerja asal Indonesia melalui seorang calo bernama Deni.

Calo dan agen dikatakan memalsukan usia Wilfrida pada dokumen tenaga kerja. Saat itu, Wilfrida berusia 17, tetapi pada dokumen itu tertulis 21 tahun. Hal ini bertujuan agar Wilfrida dapat bekerja sebagai TKI di Malaysia.

"Di tahun itu pula, Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sehingga Wilfrida berstatus ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia," kata Usman.

Ia menambahkan, kasus TKI yang mendapat hukuman mati seperti Wilfrida sebenarnya bukan kasus yang pertama terjadi. Banyak kasus serupa, tetapi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak maksimal dalam menanganinya. Kedua kementerian tersebut justru saling melempar tanggung jawab ketika terjadi kasus atas TKI.

"Kemenlu merasa kalau mereka hanyalah tukang cuci piring kotor ketika persoalan terjadi, sedangkan Kemenakertrans merasa jika Kemenlu kurang maksimal dalam membela kepentingan TKI," ujarnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X