Kompas.com - 19/09/2013, 07:25 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) usai wawancara di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/2/2013). Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOMantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) usai wawancara di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/2/2013). Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum berpendapat, rotasi kepengurusan Fraksi Demokrat di DPR dan pelarangan kader Demokrat bergabung dengan PPI menjadi bukti bahwa para elite Partai Demokrat khawatir terhadap pembentukan PPI.

"Banyak kader Demokrat yang aktif di berbagai ormas (lain) tapi tak pernah dipermasalahkan," kata Anas ketika dihubungi, Kamis (19/9/2013). Karenanya, dia menilai ganjil reaksi bekas partainya itu terhadap para kader yang bergabung ke PPI.

Padahal, kata Anas, ormas seharusnya dapat menjadi salah satu basis pendukung dan sekaligus tempat penempaan kader. "Kok dengan PPI sikapnya seperti ada bahaya laten. Sukar untuk tidak disebut khawatir dan galau. Bahkan sampai pada level paranoid. Suara petasan pun dianggap sebagai ancaman bom," ujar dia.

Anas berharap ada konsistensi para elite Partai Demokrat dalam menyikapi aktivitas kadernya di ormas. Jika kader partai itu dilarang beraktivitas di ormas PPI, menurut dia aturan yang sama juga diterapkan untuk semua ormas.

Kalau konsistensi semacam itu tak bisa diharapkan dan pelarangan hanya khusus untuk beraktivitas di PPI, Anas menyarankan ada pakta integritas baru yang harus ditandatangani seluruh kader Partai Demokrat.

"Biar ada dasarnya (pelarangan itu), saya usul agar ada tambahan satu poin Pakta Integritas Demokrat. (Bunyinya), kader Demokrat boleh masuk ormas apa saja kecuali Perhimpunan Pergerakan Indonesia," kata Anas.

Seperti diberitakan, DPP Demokrat merotasi kepengurusan Fraksi Demokrat di DPR. Dua orang yang dikenal loyal terhadap Anas dicopot dari kepengurusan. Saan Mustopa dicopot dari jabatan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR dan digantikan Teuku Riefky Harsya. Adapun Gede Pasek Suardika dicopot dari kursi Ketua Komisi III DPR dan diganti oleh Ruhut Sitompul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan mengakui alasan pencopotan itu salah satunya lantaran Pasek masuk dalam kepengurusan PPI sebagai Sekjen. Adapun Saan karena hadir dalam deklarasi PPI. Tanpa mau menjelaskan lebih rinci, masih banyak rekam jejak keduanya yang menurut Syarief negatif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Nasional
Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan akurasi kebijakan Pusat

Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan akurasi kebijakan Pusat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tim Saham Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Nasional
Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Nasional
Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

Nasional
Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

Nasional
Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Nasional
Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Nasional
Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X