Anas: Partai Demokrat Paranoid pada PPI, Tambah Saja Poin Pakta Integritas...

Kompas.com - 19/09/2013, 07:25 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) usai wawancara di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/2/2013). Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOMantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) usai wawancara di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/2/2013). Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum berpendapat, rotasi kepengurusan Fraksi Demokrat di DPR dan pelarangan kader Demokrat bergabung dengan PPI menjadi bukti bahwa para elite Partai Demokrat khawatir terhadap pembentukan PPI.

"Banyak kader Demokrat yang aktif di berbagai ormas (lain) tapi tak pernah dipermasalahkan," kata Anas ketika dihubungi, Kamis (19/9/2013). Karenanya, dia menilai ganjil reaksi bekas partainya itu terhadap para kader yang bergabung ke PPI.

Padahal, kata Anas, ormas seharusnya dapat menjadi salah satu basis pendukung dan sekaligus tempat penempaan kader. "Kok dengan PPI sikapnya seperti ada bahaya laten. Sukar untuk tidak disebut khawatir dan galau. Bahkan sampai pada level paranoid. Suara petasan pun dianggap sebagai ancaman bom," ujar dia.

Anas berharap ada konsistensi para elite Partai Demokrat dalam menyikapi aktivitas kadernya di ormas. Jika kader partai itu dilarang beraktivitas di ormas PPI, menurut dia aturan yang sama juga diterapkan untuk semua ormas.

Kalau konsistensi semacam itu tak bisa diharapkan dan pelarangan hanya khusus untuk beraktivitas di PPI, Anas menyarankan ada pakta integritas baru yang harus ditandatangani seluruh kader Partai Demokrat.

"Biar ada dasarnya (pelarangan itu), saya usul agar ada tambahan satu poin Pakta Integritas Demokrat. (Bunyinya), kader Demokrat boleh masuk ormas apa saja kecuali Perhimpunan Pergerakan Indonesia," kata Anas.

Seperti diberitakan, DPP Demokrat merotasi kepengurusan Fraksi Demokrat di DPR. Dua orang yang dikenal loyal terhadap Anas dicopot dari kepengurusan. Saan Mustopa dicopot dari jabatan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR dan digantikan Teuku Riefky Harsya. Adapun Gede Pasek Suardika dicopot dari kursi Ketua Komisi III DPR dan diganti oleh Ruhut Sitompul.

Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan mengakui alasan pencopotan itu salah satunya lantaran Pasek masuk dalam kepengurusan PPI sebagai Sekjen. Adapun Saan karena hadir dalam deklarasi PPI. Tanpa mau menjelaskan lebih rinci, masih banyak rekam jejak keduanya yang menurut Syarief negatif.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X