Kompas.com - 18/09/2013, 18:39 WIB
Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori, Gede Pasek Suardika dan Al-Muzzamil Yusuf saat memberi keterangan pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoDari kiri ke kanan: Anggota Komisi III DPR Bahruddin Nashori, Gede Pasek Suardika dan Al-Muzzamil Yusuf saat memberi keterangan pers di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Bahruddin Nashori membantah menerima sesuatu dari calon hakim agung Sudrajad Dimyati, Rabu (18/9/2013). Ia menegaskan, pertemuannya dengan Sudrajad di toilet Gedung DPR hanyalah sebuah kebetulan dan tak ada perbincangan khusus di dalamnya.

Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Bahruddin menyampaikan bahwa dirinya tak hadir mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim agung pada sesi pertama karena terlambat hadir. Ia pun meminta Otong Abdurrahman untuk mewakilinya pada sesi pertama, dan Bahruddin akan hadir pada sesi berikutnya bergantian dengan Otong. Bahruddin dan Otong sama-sama berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan duduk sebagai anggota Komisi III DPR.

"Saya izin enggak ikut (rapat) yang pagi karena telat, terus saya ke toilet karena mau pipis, tiba-tiba dia (Sudrajad) ada di depan saya. Saya berharap ada CCTV," kata Bahruddin kepada para wartawan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Setelah itu, lanjutnya, ia mengeluarkan secarik kertas berisi daftar nama calon hakim agung. Kepada Sudrajad, ia menanyakan mengenai calon hakim agung yang berasal dari nonkarier. Saat menunjukkan kertas tersebut, kata Bahruddin, tak ada perpindahan barang. Bahkan dia mengaku jika Sudrajad tak menyentuh kertas yang disodorkannya.

"Untungnya ini (kertas) enggak disentuh. Cuma lihat saja, jadi enggak ada perpindahan barang. Jadi kalau diberitakan menerima sesuatu berarti kan ada perpindahan barang. Demi Tuhan saya enggak menerima apa pun," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menyatakan, pihaknya perlu memberi keterangan pers karena kabar mengenai pertemuan salah seorang anggotanya dengan salah satu calon hakim agung berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Atas dasar itu, setelah menggelar rapat internal, akhirnya Komisi III sepakat memberi keterangan resmi dan menunda uji kelayakan serta uji kepatutan calon hakim agung yang telah dijadwalkan pada malam hari ini.

"Ini hal serius, karena terkait marwah Komisi III, bisa saja nanti kita dianggap melakukan hal sama. Sekarang kita panggil untuk memberikan penjelasan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR, Jakarta, diwarnai sejumlah pertanyaan, Rabu (18/9/2013). Selain pertemuan di ruang rapat Komisi III, diduga ada pertemuan khusus di toilet antara salah satu calon hakim agung dan salah seorang anggota Komisi III DPR. (baca: Tes Calon Hakim Agung dan Pertanyaan Seputar Pertemuan di Toilet)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X