Setelah Menghadap BK DPR, Priyo Merasa Lega

Kompas.com - 18/09/2013, 16:10 WIB
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai diperiksa Badan Kehormatan DPR, Rabu (18/9/2013). BK DPR memanggil Priyo mereapons aduan masyarakat yang menduga Priyo mengusulkan remisi untuk narapidana korupsi. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai diperiksa Badan Kehormatan DPR, Rabu (18/9/2013). BK DPR memanggil Priyo mereapons aduan masyarakat yang menduga Priyo mengusulkan remisi untuk narapidana korupsi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR, Rabu (18/9/2013). Ia mengaku lega karena dapat memberi penjelasan pada BK DPR terkait adanya aduan dari masyarakat yang menduga Priyo mengusulkan pemberian remisi untuk narapidana korupsi.

Priyo masuk ke ruang BK sekitar pukul 14.05, dan keluar dari ruang tersebut setelah menjawab beberapa pertanyaan selama sekitar 75 menit. Kepada BK, Priyo menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan bersikeras tak melakukan kesalahan atau melanggar kode etik anggota Dewan.

"Saya lega sudah memenuhi undangan BK DPR, saya memberi penjelasan panjang lebar, saya tak melakukan kesalahan. Soal sanksi, saya tidak dalam kewenangan menjawab," kata Priyo seusai menemui BK DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, pemanggilan BK sangat ia manfaatkan untuk mengklarifikasi kabar yang beredar. Jika biasanya ia mengundang BK ke ruang kerja Wakil Ketua DPR, kali ini dirinya langsung menemui BK di ruangannya. Hadir dalam kesempatan itu Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan.

Priyo menuturkan, sebagai Wakil Ketua DPR bidang politik, hukum, dan keamanan, dirinya memiliki tugas untuk mendistribusikan semua aduan masyarakat, termasuk merespons surat dari sejumlah narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Janganlah kita mendiskriminasi pihak tertentu, siapa pun, ia perlu didistribusikan suratnya, terserah pada pihak lain mau mendengar atau tidak. Kadang kita harus memilih cara tidak populer, tapi membela akal sehat," ujarnya.

Untuk diketahui, pada 18 Juli 2013, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Gedung Parlemen untuk mengadukan Priyo ke BK DPR. Priyo diadukan karena dianggap memfasilitasi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, yang tergabung dalam koalisi tersebut menjelaskan, tindakan yang dilakukan Priyo memfasilitasi narapidana korupsi dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada Presiden diduga melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik. Setidaknya, ada enam pelanggaran kode etik yang dilakukan Priyo atas langkahnya menyampaikan surat kepada Presiden.

Enam pelanggaran kode etik itu adalah karena berseberangan dengan enam pasal dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, khususnya Pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 8, dan Pasal 9 Ayat 5. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak BK DPR memanggil dan memeriksa Priyo atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Selain itu, BK DPR juga didesak untuk memberikan sanksi kepada Priyo apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan informasi kepada pelapor mengenai tindakan serta hasil yang telah dilakukan oleh BK DPR. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari perwakilan beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya ICW, Masyarakat Transparansi Indonesia, LBH Jakarta, YLBHI, Indonesian Legal Roundtable, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Public Interest Lawyer Network.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaskinasi Gotong Royong

Polemik Vaskinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Nasional
Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X