Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Ancam Mogok Nasional Bulan Depan

Kompas.com - 18/09/2013, 15:54 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyiapkan aksi menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Oktober.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sudah seharusnya kesejahteraan buruh ditingkatkan dan upah minimum dinaikkan. Ia menegaskan, buruh tidak main-main memperjuangkan kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 persen. Menurutnya, nasib buruh masih jauh dari sejahtera.

"Selama ini kenaikan upah tahun 2013 tidak sempat dinikmati kaum buruh akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang menurunkan daya beli buruh hingga 30 persen," kata Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Iqbal mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, bahkan Indonesia menjadi pusat investasi utama di dunia. Untuk itu, ia menilai seharusnya politik upah murah yang dilakukan oknum pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pengusaha "hitam" harus ditinggalkan. Ia menilai wajar bila buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen dalam skala nasional. Khusus di DKI Jakarta, kata Iqbal, upah minimum yang pantas adalah Rp 3,7 juta.

Menurut Iqbal, sudah semestinya komponen kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 komponen. "Beberapa item seperti bedak, lipstik, televisi, pulsa, jaket tidak termasuk dalam 60 item yang saat ini didapat. Enggak berlebihan, enggak mungkin seperti lipstik membuat bangkrut perusahaan," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, buruh juga menuntut jaminan kesehatan pada tahun depan. Ia mendesak pemerintah untuk menghilangkan sistem kuota dalam jaminan kesehatan. Ia meminta agar pemerintah membayarkan iuran kesehatan kepada buruh berupah kecil, seperti pembantu rumah tangga.

Iqbal mengatakan, jika pandangan buruh tidak diadopsi dalam pertemuan dewan pengupahan daerah, maka KSPI akan mengumpulkan anggotanya di seluruh Indonesia yang terdiri dari 126 kabupaten dan kota untuk menyatakan walkout. KSPI dan aliansi buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional untuk mengingatkan pemerintah jika tuntutan mereka tidak direspons.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan di 40 kabupaten atau kota di Indonesia. Aksi ini akan dilakukan selama tiga hari.

"Bisa dipastikan 30 Oktober atau akhir Oktober, rencananya tiga juta buruh akan melakukan mogok nasional di 20 provinsi lebih dari 20 kabupaten dan kota," kata Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com