Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Elektabilitas Ical Jatuh karena Golkar Tak Solid

Kompas.com - 18/09/2013, 13:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menuding ketidaksolidan partainya menjadi penyebab elektabilitas Aburizal "Ical" Bakrie tak kunjung terangkat. Ia menegaskan, pencalonan Ical sudah sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Elektabilitas ARB (Ical) yang masih rendah ya karena konsolidasi partai tidak jalan, masih ada faksi-faksi. Bahkan, di antara kader juga belum menjatuhkan pilihannya kepada ARB," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Ia menampik penilaian bahwa sosok Ical yang terlalu elitis membuat elektabilitasnya tak meningkat. Menurut Tantowi, masalah citra bisa diperbaiki dengan perlahan.

"Itu kan soal packaging, sesuatu yang bisa diperbaiki," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Icha Ratika Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal
Kritik

Menanggapi kritik yang dilayangkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung terhadap elektabilitas Ical, menurut Tantowi, hal itu dinamika yang wajar terjadi di partai politik. 

"Saya anggap ini kepedulian beliau yang begitu besar terhadap masa depan partai dan capres kami. Ini kan ada harapan membesar ke arah sana karena Golkar sudah melambung elektabilitasnya," kata Tantowi.

DPP Partai Golkar, imbuh Tantowi, juga tidak bisa mengabulkan permintaan Akbar agar Rapimnas Golkar pada Oktober mendatang melibatkan pengurus daerah tingkat II.

"Tidak bisa karena sesuai AD/ART tidak bisa dilakukan. Kalau mau mengubah AD/ART, harus melalui munas," ungkap Tantowi.

Sebelumnya, Akbar Tanjung mempertanyakan elektabilitas Ical yang tak merangkak naik secara signifikan. Akbar mengatakan, Ical hanya memiliki waktu sampai akhir Desember 2013 untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Pada Survei Litbang Kompas, Juni 2013, Ical menempati urutan ketiga di bawah Jokowi dan Prabowo. Elektabilitas Ical dalam berbagai survei lain pun rata-rata masih di bawah 10 persen. Hal ini tidak sebanding dengan elektabilitas Partai Golkar yang selalu berada di posisi puncak.

Akbar mengaku mendengar sejumlah ketidakpuasan dan kekhawatiran akan elektabilitas Ical yang tidak menjanjikan. Ia pun berharap agar pengurus daerah tingkat II Partai Golkar dilibatkan dalam forum rapimnas Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com