Kompolnas Tak Yakin Timur Pradopo Ajukan Pensiun Dini

Kompas.com - 18/09/2013, 08:46 WIB
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo KOMPAS.COM/Sandro GatraKepala Polri Jenderal Timur Pradopo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala yakin bahwa Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo tidak akan mengundurkan diri sebelum masa tugasnya berakhir pada Januari 2014 mendatang. Ia merespons pernyataan anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan tentang kemungkinan Timur mundur dari jabatannya dan mengajukan pensiun dini.

"Kalau dilihat dari gesture-nya, kami tidak melihat hal itu (ingin mengundurkan diri)," kata Adrianus, melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (18/9/2013).

Adrianus mengungkapkan, jika benar Timur mengajukan pensiun dini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menyerahkan nama-nama calon penggantinya ke DPR dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Jangan pula menunggu masa tugas Kapolri berakhir. Jangan sampai ada kekosongan kursi kepemimpinan," tegasnya.

Sebelumnya, Trimedya juga mengungkapkan bahwa rencana pensiun itu bukan atas permintaan Istana, melainkan atas permintaan Timur sendiri.

Suksesi kepemimpinan di Polri sudah mengemuka sejak awal tahun ini, ketika Istana menyatakan bahwa kemungkinan Presiden akan melakukan pergantian Kapori pada Agustus-September 2013, meskipun Timur baru memasuki masa pensiunnya pada Januari 2014. Pertimbangannya ialah agar tak terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, hingga saat ini, meski sejumlah nama calon pengganti Timur telah beredar, Presiden SBY belum menyerahkannya kepada DPR.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X