Jokowi-MS Hidayat Tak Sepakat Mobil Murah, Ini Sikap Hatta Rajasa

Kompas.com - 17/09/2013, 22:20 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa KOMPAS.com/Indra AkuntonoMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, semua pandangan terkait produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan tentu ada sisi baiknya. Untuk itu, Hatta meminta semua pihak tidak langsung mempertentangkan pandangan tersebut.

Seperti penolakan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Tentu, kata dia, pandangan Jokowi memiliki sisi baik sehingga perlu didengarkan. "Sebagai gubernur, dia (Jokowi) capek ngurusin jalan yang macet luar biasa seperti ini," kata Hatta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Di sisi lain, Hatta meminta masyarakat memahami pandangan Menteri Perindustrian MS Hidayat bahwa LCGC tak hanya diperuntukkan warga Jakarta, tetapi kelas menengah ke bawah di seluruh Indonesia.

"Dia (Hidayat) berpikir, orang Papua juga ingin punya mobil, orang dari Kalimantan juga ingin punya mobil. Jalannya ada, mobilnya cuma satu dua yang lewat. Jadi jangan dipertentangkan, semua baik," ucap dia.

LCGC dikatakan sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Kedua, kata dia, untuk mewujudkan komitmen pemerintah mengurangi 26 persen efek gas rumah kaca pada 2020. Ketiga, untuk memperkuat industri otomotif Indonesia.

"Jangan hanya sekadar merakit saja, tapi akhirnya menjadi mobil nasional, memproduksi sendiri. Bahwa kemudian dikhawatirkan akan menghambat jalan, bisa terjadi hal itu," pungkas Hatta.

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X