Kompas.com - 17/09/2013, 22:20 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa KOMPAS.com/Indra AkuntonoMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, semua pandangan terkait produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan tentu ada sisi baiknya. Untuk itu, Hatta meminta semua pihak tidak langsung mempertentangkan pandangan tersebut.

Seperti penolakan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Tentu, kata dia, pandangan Jokowi memiliki sisi baik sehingga perlu didengarkan. "Sebagai gubernur, dia (Jokowi) capek ngurusin jalan yang macet luar biasa seperti ini," kata Hatta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Di sisi lain, Hatta meminta masyarakat memahami pandangan Menteri Perindustrian MS Hidayat bahwa LCGC tak hanya diperuntukkan warga Jakarta, tetapi kelas menengah ke bawah di seluruh Indonesia.

"Dia (Hidayat) berpikir, orang Papua juga ingin punya mobil, orang dari Kalimantan juga ingin punya mobil. Jalannya ada, mobilnya cuma satu dua yang lewat. Jadi jangan dipertentangkan, semua baik," ucap dia.

LCGC dikatakan sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Kedua, kata dia, untuk mewujudkan komitmen pemerintah mengurangi 26 persen efek gas rumah kaca pada 2020. Ketiga, untuk memperkuat industri otomotif Indonesia.

"Jangan hanya sekadar merakit saja, tapi akhirnya menjadi mobil nasional, memproduksi sendiri. Bahwa kemudian dikhawatirkan akan menghambat jalan, bisa terjadi hal itu," pungkas Hatta.

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Nasional
Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

Nasional
Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.