Kompas.com - 17/09/2013, 20:51 WIB
Mahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG KOMPAS/YUNIADHI AGUNGMahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat Mahfud MD maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 telah bulat. Ia terus memetakan peluang dan akan mengerucutkan pilihan sebelum akhirnya memilih satu kendaraan politik untuk memuluskan niatnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

"Sekarang kan tinggal mulai nyeleksi dan mencari perahu. Nanti akan semakin mengerucut," kata Mahfud di sela-sela peringatan HUT ke-47 KAHMI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyatakan, dirinya masih tertarik untuk maju sebagai calon presiden bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski begitu, ia memilih realistis dengan membuka pintu dan komunikasi pada semua partai politik.

Saat ditanya kesiapannya maju sebagai pendamping salah satu calon presiden yang ada, Mahfud tak memberi jawaban pasti. Menurutnya, semua akan semakin jelas dan mengerucut setelah bergulirnya pemilihan legislatif pada April 2014.

"Nanti mitranya kita bicarakan terus. Tapi semua berdasarkan fakta politik setelah Pileg, atau mungkin sudah dimulai pada Januari. Semua kemungkinan kita analisis," ujarnya.

Seperti diketahui, Mahfud telah mendeklarasikan diri untuk siap maju dan bertarung dalam Pilpres tahun depan. Awalnya ia sempat ditawari ikut seleksi calon presiden melalui Konvensi Partai Demokrat, tapi akhirnya Mahfud menolak dengan alasan ragu pada konvensi tersebut. Sampai saat ini belum ada partai politik yang memutuskan akan meminang Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X