Din: Partai Islam, Bersatulah!

Kompas.com - 17/09/2013, 19:10 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin AGUS SUSANTOKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menyerukan seluruh partai Islam untuk bersatu dan merumuskan strategi bersama menghadapi Pemilu 2014. Jika partai Islam “ngotot” maju sendiri-sendiri, partai Islam berpotensi ditinggalkan pendukungnya.

“Saya sudah lama mengusulkan agar partai-partai Islam duduk bersama membangun koalisi strategis. Jangan menonjolkan keakuan yang justru merugikan umat. Dan kalau itu dilakukan, justru tidak mustahil mereka ditinggalkan,” ujar Din di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Ia mengatakan, partai-partai yang memboyong ideologi Islam harus bermusyawarah memutuskan sikap politiknya dan arah dukungannya pada calon presiden (capres) tertentu. Capres tersebut, menurutnya, bisa saja dari partai Islam. Namun, katanya, tidak tertutup kemungkinan partai Islam menjagokan capres yang tidak berlatar belakang partai Islam.

“Terserah mereka. Kalau sudah duduk bersama, bermusyawarah, capres bisa diambil dari partai Islam, bisa dari luar, entah siapa pun,” tegas Din.

Disampaikannya, yang terpenting, seluruh partai Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014, saat ini mempertanggungjawabkan nama “Islam” yang diembannya.

“Jangan kemudian nama Islam itu diperjualbelikan saja. Itu tanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syindicate (SSS) Sukardi Rinakit mengatakan, ideologi tidak akan menjadi faktor penentu dalam koalisi Pemilu Presiden 2014. Menurutnya, koalisi penentuan pasangan capres maupun calon wakil presiden (cawapres) hanya ditentukan oleh hitung-hitungan politik kekuasaan saja.

“Apa yang disebut Islam Ideologis, secara politik sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Seperti diwartakan, Survei Lingkaran Survei Indonesia pada Oktober 2012 memprediksi, hanya ada dua partai berbasis Islam yang berhasil mencapai ambang batas parlemen 3,5 persen jika pemilu digelar saat itu.

Semakin menurunnya pemilih partai-partai Islam antara lain disebabkan persoalan integritas politisinya hingga ketiadaan program kerja nyata yang mampu menyelesaikan masalah rakyat. Jika ingin mempertahankan ceruk suaranya, sebaiknya partai-partai berbasis Islam bergabung.

”Hanya ada dua partai Islam yang bisa lolos jika pemilu diselenggarakan bulan ini dan parliamentary threshold ditetapkan 3,5 persen. Tetapi, saya belum bisa sebut partai mana saja. Hanya saja, kecenderungan partai nasionalis memang meningkat. Golkar semakin tinggi. PDI-P juga. Demokrat masih punya waktu dua tahun untuk berbenah. Nasdem dan Gerindra puya pendanaan cukup besar,” katanya.

Dalam survei LSI yang dirilis pekan lalu, lima besar parpol saat ini dikuasai partai berbasis kebangsaan, yakni Golkar 21 persen, PDI-P 17,2 persen, Partai Demokrat 14 persen, Partai Gerindra 5,2 persen, dan Partai Nasdem 5 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X