Kompas.com - 17/09/2013, 14:10 WIB
Diskusi Forum Koordinasi dan Singkronisasi Pemantapan Harmonisasi Sosial KOMPAS.COM/Sandro GatraDiskusi Forum Koordinasi dan Singkronisasi Pemantapan Harmonisasi Sosial
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com —Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diminta lebih berperan dalam menciptakan kerukunan masyarakat di daerah masing-masing. Peran FKUB dinilai sangat penting untuk mencegah konflik antarumat beragama maupun intra-agama.

Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Harmonisasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

"FKUB diharapkan mampu menjadi fasilitator dan membina masyarakat. FKUB perlu melakukan langkah preventif terhadap masalah. Jangan sampai seperti pemadam kebakaran," kata Sesmenko Polhukam Langgeng Sulistiyono, seperti disampaikan Plt Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arif Moekiat.

Langgeng juga berharap agar FKUB juga menyentuh sampai tingkat bawah. Pasalnya, meski sudah ada sejak 2006, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tugas dan fungsi FKUB. Publik masih ada yang menganggap FKUB bentukan pemerintah.

Peneliti Balitbang Kementerian Agama Ahmad Syafi'i Mufid menambahkan, konflik berlatar belakang agama di berbagai daerah bisa terjadi salah satunya lantaran kurangnya peran FKUB. Ia memberi contoh, konflik di Sampang, Madura.

Ahmad lalu bercerita bagaimana peran FKUB di Jakarta. Menurut Ketua FKUB Jakarta itu, pertemuan antarpemuka agama rutin digelar dua kali selama sepekan untuk membahas masalah intoleransi di Jakarta. Tak ada dana dari pemerintah. Semua kegiatan, kata dia, dibiayai oleh majelis agama.

Begitu terjadi konflik, tambah Ahmad, FKUB bergerak. Hal ini juga dilakukan ketika kampanye berbau SARA saat Pilgub Jakarta tahun 2012.

"FKUB harus menyadarkan perbedaan. Orang tidak mungkin hidup tanpa perbedaan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.