Kompas.com - 16/09/2013, 18:50 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo menanggapi positif adanya penilaian Polri sebagai lembaga terkorup bersama DPR. Menurutnya, penilaian itu harus menjadi pelecut agar Polri bekerja optimal. Diharapkan hal ini dapat menepis penilaian bahwa Polri merupakan lembaga terkorup.

"Ini kan kajian, tentunya kita harus keluar dari hal-hal (korupsi) tersebut. Bahwa kita bukan itu (korupsi), kita tunjukkan kalau polisi bersih," kata Timur seusai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Meski begitu, Timur tak ingin tergesa membantah penilaian tersebut. Ia memilih menjadikan penilaian negatif itu sebagai masukan agar seluruh jajarannya bekerja keras ikut memerangi korupsi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat.

"Bukan membantah, tapi itu masukan. Artinya, kita kerja lebih keras lagi bahwa kita bukan bagian dari korupsi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK "mendaulat" DPR dan Polri sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Bahkan berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, dibandingkan korupsi lembaga di negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya di Indonesia yang anggota parlemennya melakukan korupsi, bahkan secara terstruktur. Menurutnya, di negara lain seperti di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, lembaga yang paling korup adalah kepolisian.

Dalam data yang dipaparkannya, Adnan menunjukkan, di Indonesia, DPR didakwa sebagai lembaga yang paling korup pada periode 2009 hingga 2011. Pada tahun 2012 dan 2013, peringkat pertama lembaga terkorup diduduki bersama oleh DPR dan Polri.

Di peringkat ketiga adalah pengadilan dan selanjutnya adalah parpol, pegawai negeri sipil (PNS), sektor bisnis, sektor kesehatan, dan kemudian sistem pendidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sayangkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo Seperti Tenggelam

Pengacara Sayangkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo Seperti Tenggelam

Nasional
Muncul Dukungan Puan Maharani Capres PDI-P 2024, Hasto Anggap Kebebasan Berekspresi

Muncul Dukungan Puan Maharani Capres PDI-P 2024, Hasto Anggap Kebebasan Berekspresi

Nasional
Tak Ditemani Surya Paloh, Nasdem Gelar Doa Bersama Sebelum Daftar jadi Peserta Pemilu 2024 Besok

Tak Ditemani Surya Paloh, Nasdem Gelar Doa Bersama Sebelum Daftar jadi Peserta Pemilu 2024 Besok

Nasional
Formappi Harap Penjabat Kepala Daerah Tak Tergoda Diajak Kerja Sama Anggota DPRD 'Pencari Modal'

Formappi Harap Penjabat Kepala Daerah Tak Tergoda Diajak Kerja Sama Anggota DPRD "Pencari Modal"

Nasional
Pernikahan Putri Anies Baswedan Dihadiri Relawan Pilkada 2017, Mardani: Mudah-mudahan jadi Relawan 2024

Pernikahan Putri Anies Baswedan Dihadiri Relawan Pilkada 2017, Mardani: Mudah-mudahan jadi Relawan 2024

Nasional
PKS Siapkan 'Palang Pintu' dan Hadrah saat Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 di KPU Besok

PKS Siapkan "Palang Pintu" dan Hadrah saat Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 di KPU Besok

Nasional
LBH Jakarta: Pemblokiran Paypal hingga Steam Bentuk Otoritarianisme Digital

LBH Jakarta: Pemblokiran Paypal hingga Steam Bentuk Otoritarianisme Digital

Nasional
Pengiriman PMI ke Malaysia Berlanjut, Migrant Care Minta Pengawasan Imigrasi Dibenahi

Pengiriman PMI ke Malaysia Berlanjut, Migrant Care Minta Pengawasan Imigrasi Dibenahi

Nasional
UPDATE Kasus Brigadir J: Bareskrim Ambil Alih Kasus dari Polda Metro Jaya, Bharada E Ditarik ke Brimob

UPDATE Kasus Brigadir J: Bareskrim Ambil Alih Kasus dari Polda Metro Jaya, Bharada E Ditarik ke Brimob

Nasional
PDI-P Sebut Idealnya Pilpres Diikuti Tak Lebih dari 3 Pasangan Calon

PDI-P Sebut Idealnya Pilpres Diikuti Tak Lebih dari 3 Pasangan Calon

Nasional
Indonesia Kembali Kirim PMI ke Malaysia, Mekanisme Pengawasan Disorot

Indonesia Kembali Kirim PMI ke Malaysia, Mekanisme Pengawasan Disorot

Nasional
Megawati-Jokowi Disebut Bakal Bertemu Bahas Menteri PAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Megawati-Jokowi Disebut Bakal Bertemu Bahas Menteri PAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
IPW Desak Polri Buka-bukaan Soal Kematian Brigadir J Usai Kasusnya Ditarik ke Bareskrim

IPW Desak Polri Buka-bukaan Soal Kematian Brigadir J Usai Kasusnya Ditarik ke Bareskrim

Nasional
Polri: Bharada E Ditarik ke Brimob, Status Masih Saksi

Polri: Bharada E Ditarik ke Brimob, Status Masih Saksi

Nasional
Ingin Jadi Partai Pertama Daftar Pemilu, Rombongan PDI-P Jalan Kaki ke KPU Besok Pagi

Ingin Jadi Partai Pertama Daftar Pemilu, Rombongan PDI-P Jalan Kaki ke KPU Besok Pagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.