Merasa Diperas, Anton Medan Laporkan Pamen Polri ke Propam

Kompas.com - 16/09/2013, 17:17 WIB
Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan di Jakarta, Selasa (28/5/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan di Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan preman yang saat ini berprofesi sebagai ustaz, Anton Medan, melaporkan seorang polisi di Mapolrestabes Medan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polisi tersebut dilaporkan karena diduga melakukan kasus pemerasan terhadap salah satu anggota keluarganya sebesar Rp 10 miliar.

"Saya melaporkan Kasatserse Polrestabes Medan berinisial JC lantaran suami keponakan saya mau diperas Rp 10 miliar," kata Anton kepada wartawan di kantor Sentra Pelayanan Propam Polri, Senin (16/9/2013).

Anton menjelaskan, kasus ini berawal ketika suami keponakannya, Peter Dragona, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan. Oleh penyidik, Peter kemudian disangka melanggar Pasal 372 KUHP, dan saat ini ditahan di Polrestabes Medan.

"Kemudian kami mengajukan penangguhan penahanan. Lalu ada seorang oknum polisi menggunakan institusinya meminta uang Rp 10 miliar sebagai uang penangguhan penahanan," ujarnya.


Setelah dilakukan proses negosiasi, disepakatilah harga uang penangguhan penahanan yang harus dibayarkan sebesar Rp 3 miliar. Selanjutnya, uang sebesar Rp 2 miliar akan mengalir ke Kapolrestabes Medan, Rp 500 juta untuk JC, Rp 400 juta untuk tim penyidik, dan Rp 100 juta untuk dirinya.

"Dengar ada uang Rp 100 juta untuk saya, saya pun tersinggung. Uang Rp 2,5 miliar yang tadinya mau saya serahkan, akhirnya saya batalkan. Saya langsung berputar ke arah bandara dan menitipkan uang yang sudah saya siapkan ke teman saya," katanya.

Kuasa hukum Anton Medan, Lukmanul Hakim, mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus memberi atensi lebih atas kasus ini. Pasalnya, jika kasus ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi institusi Bhayangkara.

"Kami harap ini bisa jadi atensi pimpinan Polri sehingga dapat segera diproses dan disupervisi jabatannya (JC)," tegasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X