Merasa Diperas, Anton Medan Laporkan Pamen Polri ke Propam

Kompas.com - 16/09/2013, 17:17 WIB
Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan di Jakarta, Selasa (28/5/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan di Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan preman yang saat ini berprofesi sebagai ustaz, Anton Medan, melaporkan seorang polisi di Mapolrestabes Medan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polisi tersebut dilaporkan karena diduga melakukan kasus pemerasan terhadap salah satu anggota keluarganya sebesar Rp 10 miliar.

"Saya melaporkan Kasatserse Polrestabes Medan berinisial JC lantaran suami keponakan saya mau diperas Rp 10 miliar," kata Anton kepada wartawan di kantor Sentra Pelayanan Propam Polri, Senin (16/9/2013).

Anton menjelaskan, kasus ini berawal ketika suami keponakannya, Peter Dragona, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan. Oleh penyidik, Peter kemudian disangka melanggar Pasal 372 KUHP, dan saat ini ditahan di Polrestabes Medan.

"Kemudian kami mengajukan penangguhan penahanan. Lalu ada seorang oknum polisi menggunakan institusinya meminta uang Rp 10 miliar sebagai uang penangguhan penahanan," ujarnya.

Setelah dilakukan proses negosiasi, disepakatilah harga uang penangguhan penahanan yang harus dibayarkan sebesar Rp 3 miliar. Selanjutnya, uang sebesar Rp 2 miliar akan mengalir ke Kapolrestabes Medan, Rp 500 juta untuk JC, Rp 400 juta untuk tim penyidik, dan Rp 100 juta untuk dirinya.

"Dengar ada uang Rp 100 juta untuk saya, saya pun tersinggung. Uang Rp 2,5 miliar yang tadinya mau saya serahkan, akhirnya saya batalkan. Saya langsung berputar ke arah bandara dan menitipkan uang yang sudah saya siapkan ke teman saya," katanya.

Kuasa hukum Anton Medan, Lukmanul Hakim, mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus memberi atensi lebih atas kasus ini. Pasalnya, jika kasus ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi institusi Bhayangkara.

"Kami harap ini bisa jadi atensi pimpinan Polri sehingga dapat segera diproses dan disupervisi jabatannya (JC)," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X