Kompas.com - 16/09/2013, 05:59 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mobil murah memunculkan polemik. Terlepas dari argumentasi yang diajukan para pihak yang pro ataupun kontra, satu hal yang dapat dipastikan adalah kepadatan jalanan Jakarta akan bertambah. Bagaimana gambarannya? Lalu, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengampu wilayah yang diperkirakan menanggung dampak terbesar dari kebijakan mobil murah?

"(Dengan tambahan mobil ini) diprediksi kecepatan berkendara di Jakarta saat jam-jam sibuk di jalur padat hanya akan berkisar 9 kilometer per jam," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Minggu (15/9/2013). Saat ini, imbuh dia, laju kendaraan pada jam puncak di jalur padat Jakarta adalah 10-12 kilometer per jam.

Bakal semakin macetnya jalanan Jakarta dengan kehadiran mobil yang diklaim murah itu, menurut Danang, merupakan akibat dari ketadaan aturan yang melarang mobil itu dijual di kawasan Jabodetabek. Sementara itu, dengan arus perputaran uang nasional terbesar ada di Jabodetabek, tak bisa dihindari bahwa pembelian terbanyak juga akan terjadi di wilayah ini.

Padahal, menurut Danang, aturan untuk membatasi penjualan mobil di wilayah tertentu tidak mustahil dibuat. "Misalnya Polda Metro Jaya ataupun Kepolisian Bogor tidak diperbolehkan memberikan pelat nomor kendaraan untuk mobil ini," ujar guru besar transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Danang, memang akan menanggung akibat paling besar dari adanya kebijakan pemerintah pusat itu. Menurut dia, satu-satunya langkah yang sekarang dapat diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kebijakan yang sudah diputuskan itu adalah melakukan "perlawanan".

"Perlawanan" Jakarta...

"(Lawan dengan) mencari investasi besar-besaran untuk perbaikan dan pembangunan transportasi publik," tekan Danang. Bila pemerintah pusat berpendapat tak ada masalah dengan membuat kebijakan yang menghadirkan mobil murah, lanjut dia, maka "perlawanan" paling efektif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan memudahkan orang melalui angkutan publik yang murah, nyaman, dan berwawasan lingkungan. "Solusinya, angkutan publik!" ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Danang pernah memaparkan contoh sukses mengatasi kemacetan di dua kota besar Asia, yaitu Bangkok di Thailand dan Tokyo di Jepang. Punya sejarah kemacetan parah di masa lalu, kini Bangkok memiliki laju rata-rata kendaraan pada jam sibuk mencapai 18 kilometer per jam, sementara Tokyo 21 kilometer per jam. "Kedua kota sukses mengatasi kemacetan dengan perbaikan dan pembangunan transportasi publik," ujar Danang.

Di tengah persoalan kemacetan yang tiada akhir di Jakarta, kontroversi soal bahan bakar minyak bersubsidi, dan tekanan terhadap neraca berjalan dari impor minyak; pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013 tentang insentif penjualan atas barang mewah bagi produksi mobil ramah lingkungan.

Pada intinya peraturan itu membebaskan pajak untuk mobil berkapasitas mesin kurang dari 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak per liter untuk jarak tempuh 20 kilometer. Oleh karenanya, pada awal bulan ini, berbagai agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor seperti Honda, Toyota, dan Daihatsu langsung membanjiri pasar Indonesia dengan tawaran mobil "murah".

Para produsen dan agen penjualan itu dikabarkan mematok target produksi 4.000 unit per bulan untuk pasar Indonesia, menyusul terbitnya aturan tersebut. Belum sebulan sejak peluncuran beberapa merek dan tipe mobil "murah", pesanan yang tercatat untuk mobil itu disebut sudah mencapai 11.000 unit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.